BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Barat mempertanyakan tanggungjawab Pengurus Besar (PB) terkait keberangkatan atlet menuju kejuaraan dunia arung jeram ‘World Rafting Champs (WRC) 2019’ yang digelar di Tully River, Queensland, Australia, 13-20 Mei 2019.
FAJI Jabar akan mengirim tiga tim ke kejuaraan dunia atas nama Indonesia.
” Seharusnya pengiriman atlet ke ajang internasional menjadi tanggungjawab PB FAJI karena membawa nama Indonesia. Tapi faktanya, justru dikembalikan ke provinsi asal atlet. Ini kan lucu, dimana tanggungjawab PB,” ujar Ketua Pengprov FAJI Jabar, Muhammad Syaiful saat ditemui di gedung KONI Jabar, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Kamis (18/4/2019).
Syaiful mengaku cukup kesulitan. Terutama dari sisi biaya keberangkatan. Pasalnya, baru mengirimkan tim sekaligus sebagai tuan rumah Kejuaraan Nasional Arung Jeram 2018 di sungai Ciwulan, Tasikmalaya, 13-16 Desember 2018 lalu.
” Pada Kejurnas tersebut, Jabar tampil sebagai juara umum dengan raihan 16 medali emas, 7 medali perak, dan 4 medali perunggu. Karena itu kita menjadi wakil Indonesia di ajang kejuaraan dunia di tiga divisi. Yakni, Junior Women, Youth Women dan Youth Men,” terangnya.
WRC 2019 sendiri mempertandingkan Open, Masters (40+), Under 19 (youth), dan Under 23 (junior) di nomor R6 untuk mata lomba Down River Race (DRR), slalom, head to head (H2H) dan sprint (pa/pi).
Indonesia sendiri sebenarnya akan mengirimkan delapan tim ke ajang kejuaraan dunia arung jeram di Australia tersebut. Selain tiga tim dari Jabar, ditambah dua tim dari Jateng dan dua tim dari DKI Jakarta.
” Kemungkinan besar Jateng dan DKI Jakarta tidak akan mengirim atlet mereka. Dan satu tim lagi yakni di divisi master, sebenarnya dari Jabar tapi kita tidak kirim karena dari sisi pembiayaan akan sangat berat. Tiga tim saja sudah berjumlah 21 atlet, belum pelatih dan manajer,” tuturnya.
Untuk membiayai tiga tim ke kejuaraan dunia, setidaknya pihaknya harus merogoh kocek hingga Rp100 juta. Dengan biaya tersebut, pihak Pengprov FAJI Jabar pun cukup kelimpungan apalagi ditengah tersendatnya bantuan dana hibah dari pihak Pemerintah Provinsi Jabar pada saat ini.
” Akhirnya, kita pun mengembalikannya kepada klub dan mungkin kita hanya bisa membantu dana seadanya. Kalau klub merasa mampu, kita berangkatkan. Kalau dari sisi kami memiliki dana Rp100 juta, akan lebih berguna jika menggelar kejuaraan untuk merangsang prestasi sekaligus menggairahkan pembinaan. Justru yang kita sayangkan dan sesali itu, kenapa PB FAJI malah lepas tangan begitu saja padahal kewajiban itu sudah amanat dari rakernas,” tegasnya.
(ageng/bam’s)
