PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Polemik dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Pangandaran yang di anggap tidak menjaga netralitas dan melanggar disiplin PNS jelang pilkada berbuntut panjang.
ASN setingkat Eselon II dan III hadir di salah satu acara Partai Politik di duga telah melanggar SE KASN KASN No B-2900/KASN/11/2017 Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.
BACA JUGA:
Stok BBM Aman, Farhan Siapkan Energi dari Sampah
Panitia Ketua Komisioner, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan mengatakan, pemanggilan Sekda Pangandaran, Mahmud berdasar adanya dugaan indikasi kehadirannya ke acara salah satu parpol. Panwaslu baru mengklarifikasi dugaan indikasi pelanggaran tersebut.
“Dari 23 pertanyaan dari kami bawaslu ke Sekda Pangandaran, bisa menjawabnya secara utuh. Soal terbukti ada pelanggaran atau tidaknya, kita kembalikan lagi ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena saat ini belum ada penetapan calon kontestan pilkada,” kata dia, Jumat (02/02/2017).
BACA JUGA:
Keren! KrediOne Dianugerahi Mitra Pemberdayaan UMKM 2026
Untuk di ketahui, dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2004 Tentang Pembinan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS dan Di kenakan Sanksi Sesuai Pasal 12 Angka 8 dan Angka Untuk Hukuman Disiplin Sedang dan Pasal 13 Untuk Hukuman Disiplin Berat.
(Boip/DAR)
 di Pemerintah Pangandaran yang di anggap tidak menjaga netralitas dan melanggar disiplin){kind=link}