BANJAR,FOKUSJabar.id: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Banjar, Toni Hidayat, memaparkan sejumlah poin penting terkait pelaksanaan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun 2026. Program yang membawa angin segar bagi para pekerja di seluruh Indonesia ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
“BSU 2026 disalurkan secara nasional mencakup seluruh sektor usaha. Pemerintah menetapkan besaran bantuan sebesar Rp900.000 yang akan dibayarkan sekaligus dalam satu periode bantuan selama tiga bulan, yakni Rp300.000 per bulan,” jabar Toni, Sabtu (14/11/2026).
Baca Juga: Nyaris Tertimpa Pohon Mangga Raksasa di Banjar, Pemotor Selamat Berkat Refleks Cepat
Bank yang tergabung dalam Himbara, BSI, serta PT Pos Indonesia memfasilitasi penyaluran dana bantuan tersebut. Pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Syarat dan Kriteria Ketat Penerima BSU 2026
Untuk memastikan bantuan menyasar kelompok yang tepat, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan wajib bagi tenaga kerja:
- Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan paling lambat hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah maksimal Rp3.500.000 atau sesuai batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Jika UMP/UMK wilayah melampaui Rp3,5 juta, batas upah menyesuaikan paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu penuh.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Selain pekerja, perusahaan atau pemberi kerja wajib memastikan validitas data karyawan. Pihak perusahaan harus memperbarui data pekerja secara kolektif melalui aplikasi SIPP atau kanal digital, melengkapi nomor rekening pekerja, serta menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data.
Jadwal Pencairan dan Kanal Pembaruan Data
BPJS Ketenagakerjaan menjadwalkan proses pengumpulan data, biometrik, dan surat keabsahan mulai 6 hingga 13 November 2026. Selanjutnya, lembaga ini menyerahkan seluruh rekapitulasi data kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 18 November 2026.
Tahap puncak penyaluran BSU melalui perbankan dan Kantor Pos berlangsung pada minggu keempat November hingga minggu kedua Desember 2026.
Guna mempermudah pemutakhiran data, BPJS Ketenagakerjaan membuka berbagai akses layanan digital. Pekerja bisa memperbarui data secara mandiri lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, perusahaan dapat mengakses Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) serta aplikasi SMILE untuk mengonfirmasi rekening dengan tingkat kecocokan nama di bawah 85 persen. Pekerja juga bisa mengecek status penerimaan bantuan melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id.
Fokus Pengawasan di Tingkat Cabang Kota Banjar
Menindaklanjuti kebijakan pusat tersebut, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Banjar mengintensifkan berbagai langkah strategis di tingkat operasional.
Petugas memfokuskan kinerja pada sosialisasi kepada perusahaan binaan, percepatan proses pembersihan (cleansing) serta validasi data pekerja, dan pengecekan kesesuaian nama pemilik rekening. Tim lapangan juga memantau progres pelaporan lewat SIPP sekaligus mendampingi perusahaan maupun pekerja yang mengalami kendala teknis.
Persiapan matang ini mendukung pelaksanaan BSU 2026 agar berjalan lancar, akuntabel, dan tepat sasaran. Program bantuan ini pun mampu mendongkrak kesejahteraan para pekerja di Kota Banjar serta seluruh penjuru tanah air.
(Susi)
 Tahun 2026){kind=link}