spot_imgspot_img
Senin 16 November 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bupati Pangandaran Launching Sipelita dan Guripa

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Bupati Pangandaran Jawa Barat (Jabar), Citra Pitriyami resmi melaunching transformasi Digital pariwisata Sipelita dan Guripa, di hotel Grand Palma, Senin (16/11/2026).

Launching mengusung tema “Pelayanan Mudah, Usaha Terstandar, Tenaga Kerja Terlindungi, Wisatawan Terjamin.”

BACA JUGA:

Harga Tepung Aci Melonjak, Pengusaha Kerupuk dan Jajanan di Pangandaran Mulai Terbeban

Citra mengatakan, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Menurutnya, Pangandaran punya potensi wisata bahari, alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang besar. Namun potensi itu harus di topang tata kelola yang baik.

“Pelayanan harus berkualitas. Usaha harus berlegalitas. Tenaga kerja harus terlindungi. Wisatawan juga harus terjamin keselamatannya,” tegas Bupati Pangandaran.

Dua sistem yang di luncurkan saling melengkapi. Sipelta adalah Sistem Informasi Identitas Pelaku Usaha Pariwisata. Sistem ini berfungsi mendata dan mengidentifikasi pelaku usaha.

Melalui Supelta, pelaku usaha di dorong memiliki identitas usaha yang jelas.

Mereka menginput Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memperoleh kartu identitas pelaku usaha pariwisata.

Tujuannya agar Pemkab punya basis data yang tertib, terintegrasi, akurat, dan mudah di perbarui.

“Kami (Pemkab) ingin tahu siapa pelaku usahanya, di mana lokasinya, apa jenis usahanya, bagaimana legalitasnya, dan bagaimana pemenuhan kewajibannya,” kata Citra.

Sedangkan Guripa adalah Gerbang Usaha, Registrasi, Informasi, Perizinan dan Standardisasi Pariwisata. Fungsinya sebagai sistem tata kelola usaha pariwisata di daerah.

Sistem ini mengadaptasi dan mengembangkan fungsi portal Sistem Informasi Sertifikasi Usaha Pariwisata (Sisupar) Kementerian Pariwisata.

Melalui Guripa, Pemkab tidak hanya menyajikan data usaha. Tapi juga memantau legalitas, pemenuhan standar usaha, asesmen kelaikan, serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

Citra menegaskan tiga hal dalam transformasi. Pertama, kemudahan pelayanan dan kepastian legalitas usaha.

Pemerintah harus mempermudah pelaku usaha memperoleh informasi dan memahami kewajiban perizinan.

Pelaku usaha juga harus memenuhi standar usaha sesuai tingkat risiko dan aturan yang berlaku.

BACA JUGA:

Harga Singkong di Pangandaran Cuma Rp1.000 per Kg, Petani Mulai Beralih Tanam Talas

Citra menegaskan, digitalisasi tidak boleh menjadi beban baru. Teknologi harus mempercepat administrasi dan memberi kepastian berusaha.

“Kami minta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus melakukan pendampingan, sosialisasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait,” pesan Bupati Pangandaran.

Kedua, perlindungan tenaga kerja dan keselamatan wisatawan. Citra menegaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kewajiban pemberi kerja.

“Pengusaha harus peduli pada keselamatan dan perlindungan tenaga kerjanya. Jangan sampai pariwisata berkembang tapi pekerjanya tidak terlindungi,” ujar Citra.

Untuk wisatawan, usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi wajib memenuhi jaminan keselamatan melalui perlindungan atau asuransi.

Tujuannya agar wisatawan merasa aman, nyaman dan terlindungi.

“Kepercayaan wisatawan adalah modal utama keberlanjutan pariwisata,” kata Citra.

Ketiga, kolaborasi dan sinergi pembiayaan. Citra mengapresiasi ADB dan BPJS Ketenagakerjaan yang mendukung transformasi digital pariwisata melalui skema non-APBD.

Dukungan itu untuk promosi dan penguatan sektor pariwisata.

Dukungan tersebut di harapkan di kolaborasikan dengan Bidang Destinasi serta Bidang Industri Pariwisata, Investasi, dan Ekonomi Kreatif.

“Karena pembangunan pariwisata tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri,” ujar Citra.

Citra menegaskan, keberhasilan Supelta dan Guripa tidak diukur dari launching aplikasi atau portal.

Keberhasilan diukur ketika seluruh pelaku usaha terdata dan berlegalitas jelas.

Namun juga ketika pelaku usaha memenuhi standar, tenaga kerjanya terlindungi, dan wisatawan mendapat pelayanan serta jaminan keselamatan yang lebih baik.

Karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta segera implementasi bertahap.

Mulai dari pendataan dan verifikasi lapangan, pemutakhiran database, pendampingan pelaku usaha, hingga monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Tak hanya itu, koordinasi juga harus dibangun dengan DPMPTSP, Diskominfo, BPJS Ketenagakerjaan, ADB dan perangkat daerah terkait.

Selain itu, pelaku usaha juga diajak mendukung program ini.

BACA JUGA:

Diancam Pria Misterius, Santri Ponpes Pangandaran Punya Cara Cerdik Mengusir Pelaku

Mereka diminta memberi data yang benar, melengkapi legalitas, memenuhi standar usaha, melindungi tenaga kerja, dan mengutamakan keselamatan wisatawan.

Citra menyebut, gerbang usaha pariwisata adalah gerbang investasi.

“Jika usaha tertata, legalitas jelas, standar terpenuhi, dan pelayanan berkualitas, kepercayaan investor akan tumbuh. Maka peluang investasi pariwisata pun semakin terbuka,” pungkasnya.

(Sajidin)

spot_img

Berita Terbaru