spot_imgspot_img
Selasa 10 November 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Fatwa Vape MUI Jadi Perbincangan, Pengurus NU Jatiwangi Ingatkan Bukan Hukum Negara

MAJALENGKA,FOKUSJabar.id: Sekretaris MWC NU Kecamatan Jatiwangi E. Peby Nurul Sadid memberikan tanggapan terkait fatwa haram vape MUI. Pihaknya mengingatkan publik agar tidak memperlakukan fatwa sebagai hukum negara.

Peby menjelaskan bahwa fatwa merupakan pendapat keagamaan semata. Pendapat tersebut menjadi pedoman khusus bagi umat yang meyakininya.

Baca Juga: Bupati Eman Minta Bank Majalengka Perkuat UMKM dan Tingkatkan Kontribusi PAD

“Fatwa adalah pendapat keagamaan. Fatwa bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, dan bukan putusan pengadilan,” kata Peby, Selasa (10/11/2026).

Peby menegaskan fatwa MUI tidak masuk dalam hierarki hukum Indonesia. Pihak mana pun tidak boleh memakai fatwa sebagai dasar merazia atau memberi sanksi toko vape.

Peby Bandingkan Fatwa Vape dengan Fatwa Rokok 2009

Peby meminta masyarakat tidak menekan konsumen maupun pelaku usaha vape secara ekonomi. Pihaknya memberi contoh fatwa hukum merokok keluaran MUI pada 2009 lalu.

Produksi dan perdagangan rokok konvensional tetap berjalan hingga hari ini meski fatwa telah terbit.

“Kalau fatwa ini benar-benar mengikat, harusnya Indonesia sudah bebas rokok sejak 2010. Nyatanya tidak,” ujarnya.

Peby menilai fakta tersebut membuktikan perbedaan mendasar antara hukum positif dan fatwa keagamaan.

Peby tetap menghormati kewenangan MUI dalam mengeluarkan pandangan keagamaan. Namun, pihaknya menolak pemaksaan fatwa kepada seluruh warga negara.

Peby mengingatkan keberadaan sektor usaha vape yang menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah wajib melindunginya selama aktivitas usaha tersebut mematuhi aturan negara.

“Kami menghormati MUI sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan pendapat keagamaan bagi umat yang ingin mengikutinya. Tapi menghormati bukan berarti tunduk secara hukum,” tegasnya.

Peby membebaskan warga yang meyakini keharaman vape untuk mengikuti fatwa tersebut. Kemudian pihaknya melarang warga memberikan stigma negatif kepada pengguna maupun pedagang vape.

“Fatwa boleh menjadi rujukan moral bagi yang percaya, tapi fatwa tidak boleh dijadikan hukum bagi semua,” pungkasnya.

(Jilly Ortega)

spot_img

Berita Terbaru