MAJALENGKA, FOKUSJabar.id: Kebutuhan layanan kesehatan rawat inap di wilayah selatan Kabupaten Majalengka masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Sejumlah kecamatan, seperti Banjaran, Cikijing, Cingambul, dan Talaga, dinilai membutuhkan fasilitas rumah sakit yang lebih memadai.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Majalengka, Agus Suratman, mengatakan kebutuhan tersebut menjadi alasan pemerintah daerah mendorong pembangunan fasilitas rawat inap di RSUD Talaga.
Baca Juga: Bupati Majalengka Temui Masriah, Minta Maaf soal Kasus Viral di Puskesmas Bantarujeg
“Saya ingin mendorong juga lebih kepada rencana penambahan pembangunan rumah sakit rawat inapnya, karena masyarakat wilayah selatan sudah betul-betul membutuhkan,” ujar Agus, selasa (03/10/2026).
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp70 miliar dari dana eks investasi BIJB. Pembangunan fisik rumah sakit itu direncanakan mulai tahun depan.
“Perhatian Bupati kita luar biasa, dana (eks) investasi (BIJB) itu dianggarkan untuk pembangunan rumah sakit terawat inap rumah sakit Talaga,” jelasnya.
Berbagai Fasilitas Penunjang
Namun, pembangunan gedung belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Rumah sakit juga memerlukan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari tempat tidur pasien, monitor hingga peralatan medis lainnya.
Agus menyebut kebutuhan pengadaan peralatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar. Anggaran itu belum dapat dipenuhi pemerintah daerah karena keterbatasan keuangan.
“Rencananya tahun depan untuk fisiknya. Tetapi kita pasti kekurangan. Ketika rawat inap itu dibangun, tentunya kan isinya harus disediakan, nah isinya itu belum direncanakan karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Bupati Majalengka Usut Dugaan Penolakan Pasien
Apa saja isi di dalamnya, lanjut Agus, yaitu pertama bed, monitor, kemudian alat kesehatan lain. Anggarannya lebih besar kurang lebih sekitar Rp 100 miliar.
Karena itu, Pemkab Majalengka berharap dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pembangunan rumah sakit tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dilengkapi fasilitas medis yang memadai.
“Mudah-mudahan Kemenkes dan Provinsi bisa membantu untuk kebutuhan itu semua. Karena kewenangan Bupati di Kabupaten sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah sakit fisik-nya saja sebesar Rp 70 miliar,” pungkasnya.
(Jilly Ortega)



