PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pemerintah terus mematangkan rencana reaktivasi jalur kereta api Banjar-Pangandaran-Cijulang. Proyek ini tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis dan anggaran semata.
Pemerintah wajib menyiapkan solusi bagi warga yang kini menempati lahan rel.
Baca Juga: Korban KM Virgo 8 Asal Pangandaran Teridentifikasi Lewat DNA Anak
Pengamat Kebijakan Publik dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menyuarakan hal tersebut. Rencana reaktivasi jalur kereta ini sudah bergulir sejak era Gubernur Ahmad Heryawan.
“Sepertinya banyak ditunggu rencana reaktivasi KA ini, karena sudah cukup lama juga dibicarakan, kalau tidak salah sejak Gubernur Ahmad Heryawan,” kata Nandang, Selasa (29/9/2026).
Kondisi bekas jalur kereta api kini sudah banyak berubah. Masyarakat memanfaatkan area tersebut sebagai hunian tempat tinggal.
“Saya kurang tahu hitung-hitungannya, yang pasti butuh anggaran besar, terutama untuk ‘membersihkan’ jalur KA yang sudah berubah menjadi hunian warga. Ini bukan persoalan mudah,” ujar dia.
Nandang mendesak pemerintah agar memasukkan penanganan warga terdampak ke dalam perencanaan sejak awal.
“Ada aspek manusia yang harus dicari solusi tepat agar mereka tetap menjadi manusia,” katanya.
Pemerintah Susun DED dan Potensi Risiko
Pemerintah segera menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk menghitung kepastian kebutuhan biaya.
“Makanya baru mau menyusun DED-nya, dan nanti akan ketahuan berapa anggaran yang dibutuhkan,” ujar Nandang.
Ia juga mengingatkan potensi gesekan jika swasta menggarap proyek ini. Penggunaan lahan rel berisiko memicu benturan dengan pengguna lahan.
“Yang pasti kalau diserahkan ke pihak swasta berpotensi benturan dengan para pemakai lahan KA tersebut,” kata dia.
Nandang menekankan agar pemerintah tidak melihat reaktivasi ini sekadar proyek fisik rel, jembatan, dan terowongan semata.
“Ini bukan persoalan teknis,” ujarnya.
Suara Warga Bekas Stasiun Kalipucang
Sugirno, warga Blok Stasiun, Dusun Girisetra, Desa Kalipucang, turut mengekspresikan kecemasannya. Ia telah mendiami kawasan bekas Stasiun Kalipucang sejak era 1990-an.
Warga harus berpindah tempat jika reaktivasi mengaktifkan kembali jalur lama.
“Yang punya lahan paling pindah. Yang enggak punya, ngontrak. Pemerintah harusnya mikirnya ke situ,” kata Sugirno.
Sugirno mempertanyakan kepastian tempat tinggal baru bagi warga terdampak kelak.
“Kalau reaktivasi berjalan, silakan kalau punya uang yang naiknya. Masyarakat sih enggak bakalan nangis, cuma nelangsa pindahnya ke mana?” ujar dia.
Saat ini akses kereta api menuju kawasan Pangandaran masih berhenti di Stasiun Banjar, Kota Banjar.
(Sajidin)
