NASIONAL,FOKUSJabar.id: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di tengah berlangsungnya musim kemarau. Hingga Sabtu, (29/8/2026), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau sebaran titik panas (hotspot) di enam provinsi prioritas.
Wilayah prioritas penanganan karhutla ini mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Kalimantan Tengah mencatatkan jumlah hotspot terbanyak, disusul Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Kemarau Panjang, Hutan Jati Seluas 1 Hektare di Ciamis Terbaka
BNPB menegaskan bahwa kemunculan hotspot tidak serta-merta menandakan kebakaran nyata. Petugas lapangan wajib memverifikasi setiap titik guna memastikan keberadaan api sebelum melakukan pemadaman.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan menyebut situasi lapangan sangat dinamis.
“Hotspot terpantau di enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Yang paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan,” kata Berton saat dihubungi pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Tantangan Berat Padamkan Api di Lahan Gambut
Berton menjelaskan bahwa keberadaan api tidak menandakan pemerintah menghentikan penanganan. Pasukan pemadam tetap menerjang lokasi kebakaran meski menghadapi medan yang sulit.
“Kalau masih ada api, tentu berarti pekerjaan kita belum selesai. Tetapi bukan berarti tidak ditangani. Tantangannya adalah kondisi lapangan yang dinamis, terutama di lahan gambut, lokasi yang sulit dijangkau, dan perlunya pendinginan setelah pemadaman,” jelas Berton.
Lahan gambut menyimpan bahaya laten karena api sanggup bertahan di bawah permukaan. Petugas wajib melakukan pendinginan intensif walau api permukaan sudah padam.
Selain mengerahkan personel darat dan helikopter pemadam, pemerintah memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan di area rawan.
BMKG Pacu Hujan Buatan Lewat Operasi Modifikasi Cuaca
Plt Deputi Meteorologi BMKG Andri Ramadhani menekankan bahwa pelaksanaan OMC sangat bergantung pada dinamika cuaca dan ketersediaan awan.
“OMC telah dilakukan beberapa kali di wilayah rawan karhutla, di mana pelaksanaannya menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial,” kata Andri.
Andri merinci bahwa teknologi OMC bekerja mengoptimalkan awan yang sudah terbentuk di langit, bukan menciptakan hujan dari udara kering.
“OMC mengoptimalkan proses pertumbuhan awan dan pembentukan hujan dari sistem awan yang sudah tersedia. Efektivitasnya bergantung pada ketersediaan dan karakteristik awan, kelembapan dan labilitas atmosfer, profil suhu, proses pengangkatan massa udara serta arah dan kecepatan angin menuju wilayah sasaran,” jelas Andri.
BMKG terus memantau profil atmosfer menggunakan satelit dan radar cuaca sebelum menerbangkan pesawat penyemai garam.
“OMC berjalan secara antisipatif dan situasional ketika tersedia jendela peluang cuaca yang mendukung. Jika kondisi atmosfer tidak mendukung maka efektivitas OMC menjadi terbatas. OMC menjadi bagian dari penanganan karhutla secara terpadu bersama pemadaman darat dan udara, serta upaya dan langkah mitigasi lainnya,” jelas Andri.
Puncak Kemarau Melanda 80 Persen Wilayah Indonesia
BMKG memprediksi sekitar 80 persen wilayah Indonesia memasuki puncak musim kemarau pada akhir Agustus 2026. Kondisi serba kering ini meningkatkan risiko kebakaran vegetasi secara drastis.
Data BNPB mencatat total luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas menembus angka 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menyumbang kerusakan terluas mencapai 28.680,47 hektare, mengekor Riau seluas 15.551,76 hektare, dan Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare.
Dampak asap kebakaran bahkan mulai mencemari kualitas udara Kota Palembang. Sementara di Kalimantan Timur, tim gabungan terus memantau arah angin agar kabut asap tidak melintasi batas negara menuju Sabah, Malaysia.
Pemerintah mengimbau warga masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan selalu menjaga kewaspadaan selama musim kemarau.
(Jingga Sonjaya)
, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau sebaran titik panas (hotspot) di enam provinsi prioritas){kind=link}