GARUT, FOKUSJabar.id: Anggota Komisi 4 DPRD Garut Jawa Barat (Jabar), Tatang Sumirat mengatakan, hampir setiap tahun Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMPN 1 dan 2 Garut memang sering “gaduh.”
Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), tahun 2026 adalah kegaduhan paling parah.
BACA JUGA:
Ketua DPD Demokrat Jabar Bangun Optimisme Kader Garut
“Sampai saat ini kami belum mendapat rilis resmi dari Dinas Pendidikan sebagai instansi terkait kepada publik,” ungkap Tatang Sumirat.
Pihaknya menganalisis beberapa persoalan terhadap kegaduhan SPMB di SMPN 1 dan 2 Garut. Di antaranya, faktor daya tampung dan peminat yang tidak seimbang.
SMPN 1 dan 2 merupakan sekolah favorit di Garut Kota. Calon peserta didik yang daftar bisa beberapa kali lipat dari kuota yang ada. Alhasil, banyak yang tidak lolos dan orang tua protes.
Selain itu, sistem zonasi 50 persen, afirmasi (15 persen) dan mutasi (5 persen) membuat bingung orang tua.
Masalahnya adalah batas zona sering berubah tiap tahun, ada warga “numpang KK” biar masuk zona SMPN 1 maupun 2 Garut, warga di perbatasan zona merasa di rugikan karena jarak ke SMPN 1 lebih dekat tapi masuk zonanya SMP lain.
Selanjutnya dugaan tidak bijak dari Dinas Pendidikan sehingga sering menjadi sorotan orang tua akibat sosialisasi telat/kurang, Juknis PPDB keluar mepet, banyak orang tua tidak paham jalur dan poin/
Terakhir verifikasi lemah yaitu adanya dugaan pemalsuan KK dan server PPDB error. Alhasil pada hari pertama pendaftaran web/operator down, orang tua antre dan kurangnya sekolah favorit. Sehingga dari dulu yang “di buru” cuma SMPN 1 dan 2.
Dinas Pendidikan belum berhasil menaikkan mutu SMP lain biar secara merata, adanya faktor internal SMPN 1 dan 2 tidak bisa nambah kelas seenaknya karena PBM, guru dan ruang kelas terbatas. Jika di paksakan, kualitas menurun.
Jadi mereka ikut kuota dari Dinas Pendidikan. Sehingga menimbulkan dampak demonstrasi orang tua siswa akibat tidak transparan dan berdampak psikologis terhadap peserta didik.
BACA JUGA:
Sawala Budaya Sunda, Ketum PM Gatra: Bibit Kelapa Simbol Kehidupan
“Kepercayaan SPMB online menurun yang akhirnya kembali lagi ke orang dalam. Maka harus ada solusi yang dapat di lakukan sebagai langkah kebijakan dengan melakukan pemerataan. Sehingga Dinas Pendidikan harus percepat program sekolah penggerak di SMP lain agar tidak tertinggal jauh, melakukan audit data, verifikasi KK dan afirmasi lebih ketat dari awal.”
“Melakukan sosialisasi dini, dua bulan sebelum PPDB sudah keliling ke SD serta melakukan penambahan Rombel. Jika memungkinkan, SMPN 1 dan 2 di beri tambahan ruang kelas baru,” pungkasnya.
(Bambang Fouristian)
, Tatang Sumirat mengatakan, hampir setiap tahun Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMPN){kind=link}