BANJAR,FOKUSJabar.id: Organisasi kemasyarakatan Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Kota Banjar bersama komunitas Apache, menggelar audiensi resmi dengan BPKPD Kota Banjar, Jawa Barat. Kedatangan mereka bertujuan untuk memperjuangkan hak kemanusiaan bagi ahli waris dari korban meninggal dunia akibat terjatuh dari sebuah menara telekomunikasi (tower).
Ketua Gibas Kota Banjar, Gintara Ginting, menjelaskan bahwa pihaknya mengambil langkah ini sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap keluarga almarhum. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini berfokus utama pada pemenuhan seluruh hak yang seharusnya mengalir ke pihak ahli waris.
Baca Juga: Polemik Hajat Bumi Banjar Terjawab, Camat Akui Ada Miskomunikasi dengan Panitia
“Intinya kami datang ke dinas ini untuk memperjuangkan hak kemanusiaan yang menimpa keluarga atau rekan kami. Alhamdulillah, berkat komunikasi dan diskusi, kita tadi mendapatkan solusi terbaik agar pihak ahli waris mendapatkan hak-hak mereka,” ujar Gintara, Rabu (8/7/2026).
Saat awak media menanyakan perihal detail nilai kompensasi, Gintara enggan membeberkan secara spesifik mengenai nominal finansial tersebut. Menurut pandangannya, membicarakan angka di tengah situasi duka yang mendalam merupakan tindakan yang kurang etis.
Kendati demikian, ia memastikan kepala dinas terkait memegang komitmen penuh untuk mengakomodasi serta mengawal pemenuhan hak-hak tersebut.
“Kalau bicara finansial kan terlalu riskan karena ini musibah kecelakaan. Yang penting maksud dan tujuan kami datang ke sini sudah terpenuhi dan diakomodir oleh Pak Kadis. Masalah ini clear,” tambahnya mempertegas situasi.
Dalam kesempatan yang sama, Gintara membeberkan bahwa musibah kecelakaan kerja tersebut sebenarnya menelan dua korban jiwa. Satu korban berasal dari daerah Purwaraja dan satu korban lainnya merupakan warga wilayah Pataruman. Melalui gerakan advokasi ini, Gibas Kota Banjar berharap otoritas terkait mampu menyelesaikan hak-hak kedua korban dengan seadil-adilnya.
Pemerintah Siapkan Dana Santunan Pengganti BPJS
Secara terpisah, Pemerintah Kota Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menegaskan komitmen kuat untuk mengawal seluruh hak bagi warga yang terdampak insiden di wilayah kerjanya. Kepala BPKPD Kota Banjar, Ian Rakhmawan, menyampaikan langsung komitmen tersebut.
Ian menjelaskan bahwa sejak awal bergulirnya kasus, pemerintah daerah terus berupaya mencari titik temu terbaik demi memastikan hak-hak prioritas bagi korban dapat terpenuhi secara maksimal. Sinergi antara pemerintah dan perwakilan warga kini telah membuahkan hasil yang positif.
Ia menyebut, bagi pekerja atau warga terdampak yang belum terakomodasi oleh fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, BPKPD Kota Banjar tengah mengupayakan pemberian dana santunan atau uang duka khusus dengan nilai yang setara.
Selain mengurus hak finansial, kedua belah pihak juga menyepakati agenda keagamaan berupa doa bersama atau tahlilan di sekitar lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada malam Jumat mendatang.
Ian Rakhmawan menyatakan bahwa seluruh rangkaian proses ini merepresentasikan bentuk kepedulian sosial serta tanggung jawab moral pemerintah terhadap keselamatan warganya.
“Alhamdulillah pada prinsipnya kita berupaya dari awal pun untuk memperjuangkan hak-hak yang bersangkutan. Jadi pada akhirnya memang ada titik temu semuanya bahwa hak-haknya akan diperjuangkan dengan prioritas. Nah itu yang tidak masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, kita upayakan untuk setara. Bagaimanapun kan masyarakat kita juga,” pungkas Ian menutup penjelasan.
(Agus Purwadi)
