BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi turut berdampak pada biaya operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah efisiensi sejak awal tahun 2026 untuk mengantisipasi kenaikan tersebut.
Menurutnya, dampak kenaikan BBM sebenarnya sudah dirasakan Pemkot Bandung sejak beberapa bulan terakhir, terutama setelah harga solar non-subsidi mengalami kenaikan. Pasalnya, kendaraan operasional pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi sehingga harus menggunakan Dexlite.
“Kalau untuk BBM di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung sudah merasakan kenaikan operasional karena kenaikan BBM sejak diesel naik. Karena kita tidak boleh menggunakan biosolar, kita harus menggunakan Dexlite. Bahkan untuk ngangkut sampah saja kita pakai Dexlite,” kata Farhan, Kamis (11/6/2026).
BACA JUGA: Resmi Berlaku 10 Juni 2026, Harga Pertamax Tembus Rp16.250/Liter
Farhan menjelaskan, kondisi tersebut membuat Pemkot Bandung lebih dulu menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Berbagai pos anggaran telah di pangkas sejak awal Januari 2026, sehingga tinggal melanjutkan program efesiensi yang sudah berjalan.
“Jadi kita sudah terbiasa melakukan efisiensi sejak beberapa bulan yang lalu, sejak awal tahun malah. Jadi dampaknya sekarang efisiensinya luar biasa,” katanya.
Pengeluaran Pemerintah Dipangakas
Farhan menambahkan, sejumlah pos pengeluaran pemerintah telah dipangkas sejak awal tahun sebagai bagian dari langkah penyesuaian terhadap kenaikan biaya operasional.
“Udah dipangkas dari Januari, udah dipangkas, udah banyak. Jadi sekarang mah kita sedang menjalankan efisiensi yang sudah berjalan aja,” katanya.
Meski begitu, Pemkot Bandung akan kembali mengevaluasi kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat peluang realokasi anggaran agar lebih tepat sasaran dan dapat membantu meringankan beban masyarakat.
“Nah ini evaluasi nih. Kita kan mau RKPD, kita sedang lagi menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Nah, kita akan lihat nanti apa saja yang bisa kita realokasi untuk memastikan bahwa anggaran yang kita punya ini betul-betul dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat,” jelasnya.
BACA JUGA: BBM Naik, Pemkot Bandung Pangkas Anggaran Mamin dan Perjalanan Dinas
Farhan menilai, tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM saat ini paling dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, tetapi sangat bergantung pada kendaraan untuk aktivitas sehari-hari.
“Beban masyarakat sekarang ini luar biasa. Memang BBM bersubsidi itu tidak naik, tetapi kita juga tahu banyak di antara kita yang tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Nah, maka bebannya kan artinya makin naik, terutama untuk beban kelas menengah yang merupakan kelas pekerja, kelas paling produktif di Kota Bandung ini,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 non-subsidi turut berdampak pada biaya operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.){kind=link}