TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjamin transparansi penuh dalam skema pinjaman daerah senilai Rp230,25 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa sistem pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur jalan ini menutup ruang bagi praktik cashback.
Penegasan tersebut menyusul proses penandatanganan akad pinjaman di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (30/4/2026). Cecep menjelaskan bahwa mekanisme pinjaman ini sangat ketat karena mengadopsi pola Dana Alokasi Khusus (DAK). PT SMI akan membayar langsung pelaksana proyek berdasarkan progres fisik di lapangan melalui Bank BJB, tanpa melalui kas APBD.
Baca Juga: Menderita Konplikasi Penyakit, Dede Rohayati Warga Sukajadi Tasikmalaya Butuh Perhatian Pemerintah
“Dana ini tidak masuk ke rekening APBD, sehingga mustahil ada praktik cashback. PT SMI dan Kementerian Keuangan mengawasi langsung seluruh proses pembayaran sesuai perkembangan pekerjaan,” ujar Cecep, Jumat (1/5/2026).
Fokus Perbaikan 32 Ruas Jalan
Pemerintah daerah mengalokasikan dana jumbo tersebut untuk merehabilitasi 32 ruas jalan dengan total panjang 64,51 kilometer. Proyek ini tidak hanya menyasar pengaspalan ulang, tetapi juga membangun sistem drainase modern guna memperpanjang usia pakai infrastruktur jalan.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, menilai langkah ini sebagai strategi cerdas di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebut pinjaman daerah merupakan hal lazim yang dapat dibayar kembali melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, seperti sektor pajak.
Tasikmalaya Jadi Pelopor Pembiayaan Kreatif
Direktur Public Financing and Project Development PT SMI, Faaris Pranawa, memuji keberanian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengambil langkah kreatif ini. Menurutnya, Tasikmalaya termasuk daerah yang progresif di antara 90 daerah lain di Indonesia dalam hal pembiayaan pembangunan.
Faaris menjamin pengawasan berlapis dari pihak konsultan dan tim internal PT SMI untuk memastikan kualitas pekerjaan di lapangan. Pencairan dana pun berlangsung secara bertahap sesuai bukti fisik yang ada di lapangan.
“Kami tidak mencairkan dana sekaligus. Pengawasan ketat ini bertujuan menjamin kualitas proyek dan keamanan pengembalian pembiayaan,” kata Faaris.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proyek infrastruktur ini. Keterlibatan publik diharapkan mampu memastikan pengerjaan jalan berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi mobilitas warga.
(Farhan K)
