BANDUNG,FOKUSJabar.id: Langkah tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam memerangi premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan, mendapat apresiasi tinggi dari Komisi III DPR RI. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Jawa Barat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungannya secara terbuka. “Saya selaku Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Waketum DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Saudara Kang Dedi Mulyadi yang merupakan kader Gerindra dalam menertibkan premanisme sudah sangat tepat,” ujarnya dalam sebuah video yang diterima, Kamis (24/4/2025).
Habiburokhman menekankan bahwa langkah ini merupakan respons langsung terhadap keluhan para investor dan masyarakat yang merasa terganggu oleh aksi premanisme dan oknum ormas.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Bentuk Satgas Anti Premanisme
“Kami menyerukan kepada seluruh warga Jawa Barat dan terutama seluruh kader Gerindra dan pendukung Pak Prabowo di Jawa Barat agar all out mendukung kebijakan Dedi Mulyadi,” kata dia.
Kebijakan antipremanisme ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kebijakan antipremanisme Kang Dedi Mulyadi adalah implementasi pelaksanaan amanah rakyat Jawa Barat dan sekaligus pelaksanaan tugas dari Pak Prabowo Subianto kepada beliau untuk memajukan Provinsi Jawa Barat dan menyejahterakan rakyat Jawa Barat,” kata dia.
Ia juga memberikan semangat kepada Dedi Mulyadi untuk terus menjalankan kebijakan tersebut tanpa gentar.
“Jadi, Kang Dedi Mulyadi agar terus maju dengan segala kebijakan yang sangat baik, untuk memastikan tugas dari Pak Prabowo terlaksana dengan amat baik, yaitu menyejahterakan rakyat Jabar dan memajukan Provinsi Jabar,” ujar dia.
Langkah ini diawali dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan aparat penegak hukum (APH) pada acara Paripurna Pidato Gubernur Jabar periode 2025-2030 di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025). Komitmen ini melibatkan Ketua DPRD, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar, dan Kapolda Metro Jaya.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Lantik Pejabat Pemprov Jabar di Kawasan Industri Karawang
“Kami yang bertandatangan di bawah ini berkomitmen memberantas aksi premanisme yang terorganisasi dan tidak terorganisasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Jabar sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan,” kata Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar, Faiz Rahman, saat membacakan komitmen bersama tersebut.
 yang meresahkan, mendapat apresiasi tinggi dari Komisi III DPR RI. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Jawa Barat.){kind=link}