CIREBON,FOKUSJabar.id: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menurunkan angka stunting di wilayahnya.
Hal ini terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) guna menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, mampu bersaing dan sehat.
Salah satu yang diupayakan adalah dengan menguatkan dukungan dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di kawasan Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan).
Hal itu diungkap Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dalam acara Monitoring Evaluasi Aksi Stunting Menggali Potensi Corporate Social Responsibility Menuju Jabar Zero New Stunting di Ruang Adipura Gedung Balai Kota Cirebon, Selasa (13/6/2023).
“Masalah stunting bukan hanya tugas satu dinas, tetapi juga tugas keseluruhan dinas yang ada di kabupaten/kota,” kata Uu.
“Saya berharap pada wakil kepala daerah yang hadir atau yang mewakili kepala daerah khususnya di Ciayumajakuning, mari kita bergerak bersama, bahu-membahu untuk menurunkan angka stunting di Jabar,” kata dia.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Sebut Ciamis Maju dalam Bidang Pertanian
Ia menyebut, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota bersama swasta lewat CSR.
“Melalui TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) ini mari bergabung semua dalam rangka memiliki tujuan yang sama, yakni zero stunting di Jawa Barat,” kata dia.
Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Jabar Iendra Sofyan menuturkan, kegiatan monitoring evaluasi ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan kolaborasi antara pemda dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR.
“Nantinya akan menghasilkan komitmen percepatan penurunan stuntingProvinsi Jabar berupa kesepakatan dan rencana tindak lanjut monitoring evaluasi aksi stunting ,” ujarnya.
Iendra mengungkapkan pula bahwa ke depan berkaitan dengan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, bagi hasil pendapatan keuangan akan terbagi menjadi kabupaten/kota lebih besar dibandingkan provinsi.
“Artinya, bagi hasil untuk kabupaten/kota akan lebih besar lagi. Kami berharap anggaran tersebut bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk penurunan stunting,” ucapnya.
(Budiana Martin/Agung)
 guna menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, mampu){kind=link}