BANJAR, FOKUSJabar.id: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar menyoroti capaian kerja dan keuangan Pemkot Banjar. Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.
Ketua DPRD Banjar Dadang Ramdan Kalyubi menilai bahwa kinerja Pemkot Banjar sudah cukup bagus meski masih terdapat sejumlah catatan strategis yang harus dievaluasi. Sepertihalnya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penuruan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat COVID-19 dan pelaksanaan proyek di Dinas PUTR yang gagal lelang dan kurang maksimalnya perencanaan.
“Ada 17 poin rekomendasi yang kami sampaikan sebagai bahan evaluasi,” kata Dadang
BACA JUGA: IPA Situ Batu Terancam Berhenti Beroperasi, Kho Bisa?
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ DPRD Mujamil mengatakan, evaluasi pun harus dilakukan pada pembangunan ekonomi makro di daerah, seperti reformasi birokrasi yang harus ditingkatkan. Hal itu menyusul realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2020 yang nilainya C dari target B.
Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi Kota Banjar 2020 yang hanya 1,04 persen dan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.
BACA JUGA: PDAM Tirta Anom Kota Banjar Tingkatkan Pelayanan Jaringan Distribusi
Tidak hanya itu, DPRD pun menyoroti pemenuhan standar pelayanan minimal yang hanya tercapai 85,47 persen dari target 100 persen. Kemudian Capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 yang belum sesuai harapan, yakni 70,70 persen dari target 72,50 persen.
Begitupun dengan tingkat kemantapan jalan yang masih harus ditingkatkan. Saat ini presentase jumlah jalan dalam kondisi baru mencapai 87,41 persen. Belum lagi kawasan agropolitan sebagai salah satu indikator mengembangkan daya tarik dan potensi daerah harus diwujudkan.
DPRD juga menyoroti capaian kinerja keuangan daerah yang belum maksimal. Dari total PAD yang direncanakan tahun 2022 RP795,5 milyar hanya terealisasi Rp757,2 milyar atau 95,19 persen.
PAD yang bersumber dari retribusi daerah pun berkurang 4,71 persen atau Rp212,4 juta dari alokasi anggaran sebelum pembatasan aktivitas masyarakat saat pandemi COVID-19.
“PAD yang baru menyumbangkan 18,98 persen dari total pendapatan ini menjadi perhatian kita, karena PAD menjadi indikator kemandirian suatu daerah dalam menggali potensi,” kata Mujamil.
Maka, Pemkot Banjar harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi online, peningkatan sumber daya manusia serta melakukan pengawasan ketat terhadap wajib pajak serta melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan PAD.
“Semua masukan ini sebetulnya sudah berkali-kali kami sampaikan dan seharusnya menjadi acuan dalam menghadapi permasalahan tersebut,” kata dia.
(Agus/LIN)
){kind=link}