BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung Jawa Barat (Jabar) menyerahkan 64 keping e-KTP kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Banceuy.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, salah satu kewajiban Pemkot memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak administrasi kependudukan terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kita berikan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan. Karena Pemilu membutuhkan data yang akurat,” kata Yana, Selasa (14/3/2023).
BACA JUGA: Now Playing Festival Kedua 2023 Sukses Digelar Bareng bank bjb
Menurutnya, dengan dimilikinya e-KTP, warga binaan mendapatkan kepastian hukum dalam pengurusan administrasi.
“Warga binaan harus memiliki e-KTP supaya bisa mengurus administrasi selama menjadi penghuni lapas dan setelah kembali ke masyarakat nanti,” ucapnya.
Yana menyebut, e-KTP dapat dipergunakan untuk keperluan administrasi seperti remisi hukuman, asimilasi, rehabilitasi hingga nanti ketika kembali ke masyarakat.
“Ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus mendukung terwujudnya basis data penduduk yang akurat,” katanya.
BACA JUGA:
Masjid Al Jabbar Undang Ustad Khalid Basalamah, Wagub Jabar Buka Suara
Selain itu, tertibnya administrasi kependudukan dapat dipakai warga binaan untuk mengakses berbagai layanan dasar di Kota Bandung.
“Kota Bandung telah menerapkan UHC, setiap warga yang punya KTP kota Bandung berobat gratis. Bagi warga KTP Bandung berhak mendapatkan pendidikan di kota Bandung. Bagi yang rawan melanjutkan pendidikan, itu gratis. Maka administrasi kependudukan sangat penting,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Wali Kota Bandung yang peduli terhadap hak dasar warga binaan.
“Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah membantu tugas dan fungsi kami memberikan pelayanan kepada warga binaan,” ucapnya.
Ia berharap, kolaborasi dengan Pemkot Bandung terus berkelanjutan terutama untuk pemenuhan hak akan administrasi kependudukan setiap warga masyarakat.
Saat ini, kata dia ada 3.000 warga binaan yang perlu diperhatikan haknya untuk mengaksesnya berbagai fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
“Saya yakin Pemkot punya visi menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya persiapan pemilu saja, saya harap ada keberlanjutan agar warga binaan tidak hilang haknya sebagai warga negara memiliki indentitas kependudukan,” katanya.
Sedangkan Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung, Heri Kusrita memastikan telah melakukan perekaman KTP elektronik bersama Disdukcapil Kota Bandung.
“Ini untuk menyusun daftar pemilih di lokasi khusus di lapas Banceuy berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik,” kata Heri Kusrita.
(Yusuf Mugni/Anthika Asmara)
 Bandung menyerahkan sebanyak 64 keping KTP elektronik kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakat){kind=link}