P3K Dibatalkan, Tugas Guru Sama Mencerdaskan Anak Bangsa

Oleh: Aep Saepudin

GARUT,FOKUSJabar.id: Istilah guru sering di plesetkan “di gugu jeung di tiru” semua pepatah, wejangan dan nasihatnya.

Di gugu artinya, apa yang di ajarkan guru harus di laksanakan oleh peserta didik. Dan di tiru, semua tingkah laku, prilaku dan karakter harus menjadi panutan bagi para muridnya dan masyarakat.

Di era pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim membuat terobosan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K.

BACA JUGA: Kemendikbud Batalkan Formasi 3.043 Guru PPPK, Kenapa?

Sehingga sejak tahun 2020 telah banyak tenaga pendidik honorer berubah status menjadi ASN PPPK. Mereka mendapatkan tunjangan kesejahteraan yang cukup fantastis (Rp4 juta per bulan).

Pada saat pembukaan Computer Assisted Test (CAT) PPPK tahun 2021, banyak tenaga pedidik honorer yang nilai totalnya di atas Passing Grade (PG) tapi belum mendapat formasi.

Karenanya, mereka membentuk beberapa forum guru honorer dan melakukan audensi ke DPR RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dirjen GTK, Menpan RB dan Menteri Keuangan.

Hasilnya cukup luar biasa. Pemerintah pusat sangat merespon aspirasi dari para tenaga pendidik.

Mereka yang lulus PG akan di angkat jadi ASN P3K tanpa testing pada tahun 2022.

Di mana ada 3 kategori dalam penerimaan calon ASN P3K. Yakni, pelamar PG yang sudah P1 (prioritas 1, kategori II dan pelamar umum).

Awalnya Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan mengumumkan penempatan formasi bagi tenaga pendidik yang sudah lulus PG pada tanggal 22 Febuari 2023. Namun karena sesuatu hal, mundur ke bulan Maret 2023.

Setelah mendapatkan reaksi (melakukan audensi ke Panselnas dan Dirjend GTK), pengumuman formasi akan di laksanakan 10 Maret 2023.

Sebelum pengumuman di buka melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CCSASN) pada tanggal 8 Maret 2023, ada surat pengumuman dari Dirjend GTK No: 1199/B/GT.00.08/2023 tentang pembatalan penempatan pelamar P1 pada Seleksi ASN PPPK Tahun 2022.

Dengan terbitnya surat tersebut, banyak para guru honorer yang sudah PG dan P1 tidak mendapatkan tempat formasi untuk bisa di angkat jadi ASN P3K tanpa alasan yang jelas dan bisa di pertanggungjawabkan.

Alasan pembatalan sangat tidak masuk akal. Semua kalimat/redaksinya sama, “mohon maaf, hasil pra sanggah seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lulus PPPK guru 2023.”

BACA JUGA: Herdiat Sunarya: P3K Salah Satu Penyebab Ciamis Devisit

Dengan kebijakan dan keputusan tersebut, Saya selaku tenaga pengajar PPKn di SMA Al Madinah Cibatu Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) yang telah lulus PG dan masuk P1 mendapatkan nasib malang terimbas kebijakan tersebut.

Apa dasarnya dan dari mana penilaiannya sehingga di batalkan dan tidak mendapatkan formasi/penempatan. Saya sudah mengabdi sebagai tenaga pendidik sejak tahun 2000.

23 tahun saya menantikan ada perubahan nasib menjadi PNS/ASN P3K. Rasa penuh haru dan bahagia masuk PG dan P1. Terlebih, telah mendapatkan informasi akan di tempatkan di SMKN 10 Garut.

Rasa haru dan Bahagia itu sirna setelah terdampak kebijakan pembatalan tersebut.

BACA JUGA:

Lantik 881 Guru PPPK Tahap II, Yana: Ini Belum Ideal

Untuk itu, melalui artikel ini Saya meminta kepada para pengambil kebijkan di NKRI agar menjunjung tinggi azas keadilan.

Semua tenaga pendidik sama dalam melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta.

Tapi faktanya di lapangan, tenaga pendidik yang induknya di swasta kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik itu menyangkut tunjangan/insentif bantuan dari pusat, provinsi dan daerah.

Berbeda dengan tenaga pendidik honorer yang mengajar di sekolah Negeri, mereka mendapatkan insentif KBM Rp85 ribu per jam.

Sementara mereka yang mengajar di sekolah swasta tidak mendapatkannya dengan dalih sudah di tanggung oleh pihak yayasan penyelenggara pendidikan.

(Penulis adalah guru PPKn SMA Almadinah Cibatu Kabupaten Garut)