spot_img
Kamis 25 April 2024
spot_img
More

    Wali Kota Bandung Bimbang Dengan Inpres Pengadaan Mobil Listrik

    BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung Yana Mulyana mendukung instruksi presiden (Inpres) terkait pengalokasian anggaran pembelian mobil listrik pada APBD 2023.

    “Iya itu kan inpres, kemarin lagi membahas penganggaran APBD 2023 kita ajukan kita sampaikan alasanya karna inpres iya disetujui. Tapi untuk kepala Daerah dulu belum untuk dinas soalnya investasinya mahal,” kata Yana Mulyana Sabtu (12/11/2022).

    Namun begitu, pihaknya mengaku antara mendukung dan tidak. Pasalnya, untuk pengadaan mobil listrik membutuhkan investasi yang besar dan mahal.

    BACA JUGA: DPRD Kota Bandung Anggarkan Mobil Listrik Untuk Tahun Depan

    “Antara iya dan tidak, iyanya karna mengurangi emisi karbon, kalau tidaknya pertama investasinya mahal pasti belinya lebih mahal, kedua  chargingnya gak gampang. Keterbatasan charging belum merata, mudah-mudahan dengan inpres ini PLN semakin masif station-station charging,” ucapnya.

    mobil listrik
    Ilustrasi. (Foto: Yusuf Mugni)

    BACA JUGA: RS Edelweiss Kota Bandung Hadirkan SPKLU Gratis

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik.

    Inpres tersebut, merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan di lingkungan pemerintahan.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, telah menganggarkan pengadaan kendaraan listrik di APBD 2023 mendorong kehadiran mobil listrik di lingkungan pemerintahan.

    “Kita akan lakukan secara bertahap, bahwa pemerintah kota mengadakan mobil listrik. Tahun depan baru satu mobil yang akan diadakan dan uji coba,” kata Tedy Rusmawan Jumat (11/11/2022).

    Menurutnya, pengadaan kendaraan listrik berdasarkan instruksi presiden. Meski begitu, DPRD Kota Bandung masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis terkait pengadaan mobil listrik.

    “Untuk mobil listrik akan didiskusikan, karena butuh kejelasan lebih menyeluruh. Kita anggarkan, tapi payung hukum belum ada. Makanya kita akan menunggu petunjuk pelaksanaannya seperti apa,” ucapnya.

    (Yusuf Mugni/Anthika Asmara)

    Berita Terbaru

    spot_img