BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) meminta pemerintah pusat mendata potensi perekonomian dari semua provinsi, terlebih usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal itu untuk melihat potensi ekonomi agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor.
Demikian disampaikan Emil saat menghadiri hari UMKM Nasional yang digelar Kementrian KUMKM di Cihampelas Walk (Ciwalk) Kota Bandung, Jumat (12/8/2022).
BACA JUGA: Hari UMKM Nasional, iForte Sharing Digital Marketing Kepada Para Pelaku UKM
Hadir dalam acara itu Menteri KUMKM Teten Masduki, Gubernur Sumsel Herman Deru dan sejumlah bupati/wali kota dari seluruh Indonesia.
Indonesia, kata Emil, harus keluar dari ketergantungan produk impor. Perekonomian Indonesia akan terpuruk jika masih tergantung pada barang-barang luar negeri di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu saat ini.
“Maka perbanyak perdagangan dalam negeri agar tidak terjebak negara lain,” kata Emil.
Data potensi ekonomi masing-masing provinsi sangat penting agar setiap daerah saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan, tanpa harus impor dari luar negeri.
“Jadi ketika kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari Cina. Kebersamaan setiap provinsi jadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam merevitalisasi UMKM,” kata dia.
Dia pun mencontohkan sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut. Kuncinya perdagangan dalam negeri, dan tidak tergantung pada orang luar.
“Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, In Sya Allah di Jawa Barat ada,” kata dia.
Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa UMKM terbukti kuat, tahan krisis ekonomi bahkan mampu tumbuh di tengah pandemi. Pihaknya menginginkan UMKM yang tangguh dan tidak tergantung ke negara lain.
“Seperti minyak goreng, kita harus mandiri , harus punya pabrik sendiri di skala desa atau kecamatan, itu sekaligus menjadi bukti kehadiran pemerintah,” kata Herman.
Sementara itu, Menteri KUMKM Teten Masduki memastikan bahwa pemerintah akan terus merevitalisasi UMKM. Salah satunya dengan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
“Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat,” kata Teten.
Dia menyadari optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kalau Rp400 trilyun dibelanjakan ke UMKM, bisa meng-create pertumbuhan ekonomi 1,58 persen atau menyerap lebih dar 1 juta lapangan kerja tanpa investasi baru,” kata Teten.
Teten menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.
“Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan,” katanya.
Teten mengatakan bahwa pihaknya akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi. Apalagi potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp5400 trilyun.
BACA JUGA: Menkop UKM dan Wagub Jabar Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Garut
“Tapi sekarang lebih dari 10 persen di e-commerce itu produk impor. Jadi kita harus perkuat produksi kita, agar market digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Apalagi penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat,” kata dia.
(LIN)
 meminta pemerintah pusat mendata potensi perekonomian dari semua provinsi, terlebih usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM){kind=link}