BANJAR,FOKUSJabar.id: Guru sertifikasi di Kota Banjar, Jawa Barat terus berjuang untuk mendapatkan haknya yakni tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang tahun ini di hapus oleh Pemerintah di daerahnya.
“Terkait TPP yang kami perjuangkan selama ini sekarang sedang di kaki oleh Pemerintah Kota Banjar,” kata Koordinator Guru Sertifikasi, Eko Herdiansyah usai melakukan audiensi dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di kantor DPRD Kota Banjar. Kamis (4/8/2022).
Eko menerangkan dalam audiensi hari ini TAPD menyebutkan pihaknya meminta waktu untuk memutuskan terkait keluhannya para guru sertifikasi di Kota Banjar.
BACA JUGA: Bocor 30 Persen, Kawasan Parkir di Kota Banjar Harus Dibenahi
“Mereka meminta waktu maksimal satu minggu untuk mengkaji terkait TPP,” kata dia.
Dia mengharapkan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar itu menghasilkan sesuai yang diharapkan guru sertifikasi saat ini. Jika memang dalam waktu satu minggu tersebut hasilnya tidak sesuai karena kondisi keuangan daerah, Forum Sertifikasi Guru meminta agar hal itu pun dilakukan kepada semua ASN.
“Kalo tidak sesuai ya harus disamakan supaya adil dengan yang lain. Jadi tidak hanya guru saja,” katanya.
Menanggapi keluhan para Guru, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar, Ade Setiana menyebutkan pihaknya saat ini tengah melakukan kajian mengenai regulasi untuk pemberian TPP pada guru sertifikasi.
Ade menjanjikan akan menyelesaikan kajian regulasi tersebut paling lambat dalam kurun waktu satu minggu. Adapun kajian yang dimaksud, dirinya menjelaskan bahwa dasar pemberian TPP itu menggunakan kriteria beban kerja.
“Pemberian TPP harus berdasarkan atas pertimbangan lainnya. Nanti, Saya sudah sampaikan satu minggu lagi. Setelah selesai kajian selesai kami akan menyampaikannya,” ujarnya.
Ditambahkan Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi mengatakan bahwa hasil audensi hari ini solusinya masih di pertimbangkan oleh Pemerintah.
Namun, semuanya sepakat untuk menunggu hasil kajian dari TAPD dan tinggal menunggu dari kebijakan kepala daerah.
“Hasilnya audiensi ini masih bisa dianggarkan dengan catatan kemampuan kondisi keuangan daerah. Solusinya kita hanya tinggal menunggu satu minggu dari putusan kajian TAPD,” kata Dadang.
BACA JUGA: Wajah Baru Pemasaran UMKM di Kota Banjar
Sementara dari pantauan FOKUSJabar, audiensi Guru sertifikasi yang hampir 8 bulan diperjuangkan ini cukup dramatis. Mereka melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Banjar dengan membawa spanduk berisi 1000 tanda tangan guru-guru.
Hal tersebut dikatakan perwakilan Guru sertifikasi yang hadir ini sebagai bentuk dukungan dari para guru-guru yang memiliki keluhan dan harapan yang sama terkait adanya kembali TPP bagi Guru yang sudah bersertifikasi.
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
 yang tahun ini di hapus oleh Pemerintah di daerahnya. ){kind=link}