BANJAR,FOKUSJabar.id: Kredit macet di masyarakat menjadi salah satu faktor tidak berjalannya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Banjar, Jawa Barat (Jabar).
Berdasarkan hasil audit Kejaksaan Negeri (Kejari) bersama Inspektorat Kota Banjar, jumah kredit macet tersebut cukup besar. Yakni, Rp15 milyar dari Rp18 milyar.
“Total kredit macet Rp15 milyar dari modal 16 BUMDes (2007-2022) Rp18 milyar,” kata Kepala Kejari Kota Banjar, Ade Hermawan di ruang kerjanya, Kamis (28/7/2022).
BACA JUGA: BI Jawa Barat Gali Pontensi Kemaritiman Priangan Timur
Pihaknya bersama Inspektorat mengecek semua pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kota Banjar untuk mencari tahu penyebab utamanya.
Hasilnya, beragam persoalan ditemukan. Di antaranya, terdapat penyimpangan atau manipulasi data nasabah.
“Ada sesorang yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan pinjaman dari BUMDes, tapi karena menggunakan data warga lain akhirnya mendapatkan tanpa sepengetahuan orang bersangkutan,” jelasnya.
Menurut Dia, pihaknya bersama Inspektorat sejak 20 April 2022 lalu melakukan penyelidikan terhadap 16 BUMDes.
Dari hasil penyelidikan, pihaknya berhasil mengungkap penyimpangan di BUMDes Pelita Usaha (Desa Binangun).
Status BUMDes Pelita Usaha naik ke tahap penyidikan.
“Kami telah mengamankan barang bukti 1 buah komputer dan 200 berkas dokumen,” kata Dia.
Ade menyebut, pekan depan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi.
“Minggu depan kami akan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan,” ungkapnya.
Kajari menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terhadap BUMDes lainnya yang ada di Banjar.
BACA JUGA: Pegemudi Motor Tewas Akibat Terserempet Mobil Di Ciamis
Sebagai informasi, BUMDes di wilayah timur Provinsi Jawa Barat ini diketahui tidak ada yang berjalan sesuai harapan. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mati suri.
(Budiana Martin/Bambang)
 di){kind=link}