YERUSALEM,FOKUSJabar.id: Amerika Serikat (AS) menegaskan komitmennya untuk mendirikan kantor konsulat Palestina di Yerusalem, meski pemerintah Israel menyatakan tidak setuju.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, pada Selasa (21/6/2022).
Price mengatakan, komitmen tersebut mereka juga dapat dilihat dari pembicaraan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, serta rencana kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Palestina pada bulan depan.
“Kami benar-benar telah menghidupkan kembali hubungan antara Amerika Serikat dan pemerintah Palestina dan juga dengan rakyat Palestina,” kata Price, dilansir Anadolu Agency.
Namun, beberapa pihak menilai proses pembukaan kantor konsulat ini terlalu lambat.
BACA JUGA: 250 Orang Tewas Akibat Gempa di Afghanistan
Price mengatakan, keputusan untuk membuka konsulat di Yerusalem memerlukan kordinasi dengan otoritas Israel. Hal ini membuat prosesnya semakin kompleks, sehingga memakan waktu yang cukup lama.
“Ini adalah masalah rumit yang juga perlu kami koordinasikan dengan pemerintah Israel. Tetapi, kami tetap berkomitmen untuk melakukannya, dan akan terus membicarakannya dengan Israel dan Palestina,” kata dia.
Pemerintah Israel telah menyampaikan penolakannya sejak rencana pembukaan konsulat ini pertama kali bergulir. Israel meminta agar kantor konsulat dibuka di daerah Ramallah.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Naftali Bennet, menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk konsulat Amerika yang melayani Palestina di Yerusalem, dilansir Jerusalem Post.
Namun, Palestina bersikeras agar kantor konsulat AS dibuka di Yerusalem.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dengan tegas menolak opsi apapun selain Yerusalem saat berbicara melalui telepon dengan Anthony Blinken.
Rencana untuk membuka kembali konsulat bagi Palestina di Yerusalem pertama kali bergulir saat pemerintahan Presiden Biden.
Sebelumnya, Mantan Presiden AS Donald Trump, menutup kantor konsulat AS pada tahun 2019.
Trump menurunkan status kantor tersebut, dari yang awalnya berstatus sebagai konsulat, kemudian hanya menjadi Unit Urusan Palestina (PAU) yang kemudian berada di bawah naungan Kedutaan Besar AS untuk Israel yang dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pemindahan Kantor Kedutaan AS ini menuai kecaman dari rakyat Palestina.
Mereka menilai, tindakan ini merusak aspirasi rakyat Palestina yang ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
(Agung)
 menegaskan komitmennya untuk mendirikan kantor konsulat Palestina di Yerusalem){kind=link}