BANJAR,FOKUSJabar.id: DPRD Kota Banjar Jawa Barat menilai kinerja anggaran Pemerintah Kota Banjar buruk. Hal tersebut terlihat pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun.
Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi saat rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar tahun 2021, mengatakan realisasi APBD Pemerintah Kota Banjar di tahun 2021 ini rendah kemudian juga realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun.
Dadang mengatakan berdasarkan hasil pencermatan dan telaah terhadap LKPJ Walikota Banjar tahun 2021, DPRD menyambut sejumlah rekomendasi atas rendahnya serapan anggaran tahun 2021 dan juga realisasi PAD.
BACA JUGA: DPRD Kota Banjar Lakukan Perubahan Pimpinan AKD
“Total anggaran APBD tahun 2021 itu sebesar Rp 803 miliar,- dengan total realisasi sebesar RP 754 miliar atau 93,88 persen,” katanya.
Dia mengatakan hampir semua urusan terkecuali perindustrian tidak mampu menyerap dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan.
Bahkan, urusan kesehatan di Banjar menjadi yang terendah yaitu Rp 213 miliar atau 85,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 248 miliar.
Selain itu, DPRD juga menyoroti operasional UPTD RSUD Asih Husada yang hingga saat ini belum terwujud. Padahal kata Dadang alokasi anggarannya itu sudah cukup besar.
“Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 15 miliar untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di UPTD RS Asih Husada,” kata dia.
Kendati demikian DPRD mendorong agar operasional UPTD RSUD Asih Husada segera terwujud dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kemudian, Dadang menyebutkan pihaknya juga menilai bahwa pelaksanaan program perangkat daerah di Kota banjar masih rendah dan belum mampu mendorong pencapaian visi misi pimpinan daerahnya.
“Pansus meminta perangkat daerah agar dalam menyusun program dan kegiatan selalu berpedoman dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi wali kota,” kata dia.
Ketua DPRD Kota Banjar juga meminta pemerintah bisa memaksimalkan peningkatan potensi untuk Pendapatan Asli Daerah dan dapat melakukan kajian atau uji petik pihak ketiga saat menetapkan PAD.
“Karena rendahnya realisasi PAD tahun 2021 itu dari target yang ditetapkan. Dimana target PAD nya itu sebesar Rp 138 miliar dan hanya terealisasi Rp 127 miliar atau 92,07 persen,” kata dia.
Dadang pun meminta Pemerintah Kota Banjar agar bisa melakukan kajian atas pemberian TPP bagi guru sertifikasi. Karena hasil konsultasi dengan provinsi bahwa TPP guru sertifikasi masih diperbolehkan, namun sumber anggarannya itu harus dari PAD dan untuk kepastian TPP itu kebijakan kepala daerah.
Menanggapi rekomendasi DPRD tersebut, Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih mengatakan bahwa pelaksanaan program tahun 2021 ini telah direncanakan sesuai dengan kewenangannya.
Namun, dia berdalih bahwa dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang tidak dapat dialokasikan anggarannya.
Hal itu karena keterbatasan anggaran dan lebih memprioritaskan pada penanganan Covid-19. serta program lainnya.
BACA JUGA: Kebutuhan Hewan Kurban Kota Bandung Terancam Tak Terpenuhi
“Kami telah berupaya semaksimal mungkin. Namun kami sadari disamping keberhasilan yang sudah diraih masih terdapat berbagai kekurangan,” kata dia.
Maka pihaknya meminta agar semua pihak bisa saling bahu-membahu untuk memajukan Kota Banjar supaya bisa lebih baik dari segala hal.
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
