BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membuat gaduh dengan pernyataan terkait pengusaha pencak silat yang dilansir di media massa pada 12 Agustus 2021. Hal tersebut memantik reaksi masyarakat, khususnya warga pencak silat, salah satunya kepengurusan provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Barat.
Dalam pernyataannya, Bahlil mengibaratkan pengusaha nakal sebagai tukang ‘pencak silat’ atau ‘kungfu’. Pernyataan tersebut disampaikan melalui webinar peluncuran sistem perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko pada Senin (9/8/2021).
“(OSS) ini memudahkan betul, tidak perlu lagi ketemu-ketemu pejabat terlalu banyak selama dia benar, jangan pengusaha pencak silat. Kalau pengusaha pencak silat, kungfunya banyak pasti harus ketemu karena harus luruskan kungfu-kungfunya,” kata Bahlil dalam webinar seperti dilansir detik.com, Kamis (12/8/2021).
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Sekretaris Umum IPSI Jawa Barat, Yoyo Yahya, IPSI Jabar mengatakan jika pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tersebut tidak dapat diterima dan telah menyinggung. Bahkan diduga telah menghina Bangsa Indonesia sebagai pemilik budaya asli pencak silat.
“Pencak Silat adalah warisan budaya asli bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur dan mulia untuk membentuk jiwa bangsa Indonesia yang berbudi luhur dan agung. Pencak Silat sendiri telah mendapat pengakuan resmi dari UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda asli milik bangsa Indonesia,” kata Yoyo di sekretariat IPI Jabar, komplek olahraga Pajajaran, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jumat (13/8/2021).
BACA JUGA: Menkominfo Undur Migrasi TV Digital Jadi April 2022
Hal tersebut, lanjut dia, sangat bertolak belakang dengan penyataan yang disampaikan Bahlil Lahadalia. Pernyataan yang disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu menimbulkan konotasi Pencak Silat mengandung makna negatif dan tidak bermartabat.
“Seolah-olah, Pencak Silat diartikan sebagai komunitas atau perilaku yang suka main kotor dan nakal dalam mengurus perijinan di negara ini. Apakah tidak ada kata-kata yang lain? Kita masyarakat pencak silat, tidak hanya di Jabar tapi seluruh Indonesia, jujur merasa tersakiti dengan pernyataan Pak Menteri itu,” kata Yoyo.
Untuk itu, Yoyo mengatakan jika pihaknya sudah melayangka surat somasi kepada media massa terkait redaksional pemberitaan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tersebut. Pasalnya, isi berita dan pernyataan tersebut diduga telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ITE.
“Somasi kita layangkan terlebih dahulu kepada media massa terkait redaksional pemberitaan, apakah benar itu pernyataan Bahlil atau bukan. Kalau benar pernyataan Bahlil, bukan tidak mungkin kami juga akan layangkan surat keberatan dan somasi kepada menteri yang bersangkutan,” Yoyo menegaskan.
Jika tidak ada tanggapan, terutama dari pihak kementerian terkait, pihaknya pun berencana untuk melakukan langkah lain. Termasuk langkah hukum demi terjaga dan terlindunginya masayarakat pencak silat di Indonesia dan Jabar pada khususnya.
“Ribuan warga pencak silat di Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan mendatangi kantor kementerian untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. Pencak Silat ini bukan hal yang buruk, tapi Bahlil justru menjadikannya buruk padahal ini budaya asli Indonesia yang sudah diakui dunia. Menteri ini merusak citra bangsa sendiri,” kata Yoyo.
Hal senada diungkapkan insan pencak silat Jabar lainnya, Dede Iman Nurgana. Mantan Sekretaris Umum IPSI Jabar 2012-2016 ini sangat menyayangkan pernyataan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tersebut.
“Sebagai pejabat negara, harusnya berhati-hati dalam berbicara dan mengeluarkan pernyataan. Yang bersangkutan dalam penyataannya tersebut mengkonotasikan Pencak Silat seolah-olah memiliki perilaku buruk dan buat masalah kepada negara,” kata Deim (sapaan akrabnya).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, kata Deim, harus kembali belajar terkait sejarah. Termasuk bagaimana kontribusi para pendekar Pencak Silat dimasa perjuangan merebut kemerdekaan.
“Saya sangat mengapresiasi IPSI Jabar yang menyikapi permasalahan dengan cepat. Sebagai organisasi Pencak Silat, IPSI tentunya sangat berkepentingan untuk meminta klarifikasi kepada Menteri Bahlil,” kata dia.
“Jangan sampai permasalahan ini menjadi bola liar dan memancing kemarahan insan-insan Pencak Silat di seluruh Indonesia bahkan seluruh Dunia. IPSI harus menuntut yang bersangkutan mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada IPSI, perguruan-perguruan silat dan kepada insan Pencak Silat di seluruh dunia,” Deim menegaskan.
(Ageng)
