spot_img
Rabu 22 Mei 2024
spot_img
More

    Kader PKK di Jabar Didorong Jadi Tim Pelacak COVID-19

    BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kader PKK se Jabar didorong menjadi tim ‘pelacak’ COVID-19. Satu kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertugas di satu Rukun Tetangga (RT).

    Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, pada prosesnya kader PKK nanti bertugas mencari warga yang memiliki gejala COVID-19 atau mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19.

    “Saya titip tugas teknis ini dan semoga kader PKK bisa menyambut tugas mulia ini,” kata Emil dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tingkat Jabar yang digelar virtual dari Gedung Pakuan Kota Bandng, Kamis (1/7/2021).

    Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bisa melacak warga yang berpotensi terpapar melalui sambungan telepon. Mereka juga bisa memotivasi warga agar mau menjalani tes COVID-19. Kader PKK pun harus mengarahkan warga tersebut untuk menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun ruang isolasi yang ada di desa atau kelurahan.

    BACA JUGA:Ketua PKK Jabar tinjau Dapur Umum di Kota Banjar

    “Jadi tugas kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ini hanya dua, yakni menelepon terduga karena kontak erat dan memotivasi agar mau dites,” kata dia.

    Pelacakan itu dilakukan untuk mendeteksi dini warga yang terpapar COVID-19, dengan begitu, pasien COVID-19 bisa mendapatkan penanganan lebih cepat dan mencegah kegawatan. Pihaknya membutuhkan sekitar 100 ribu kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di 27 kabupaten/kota untuk menjadi tim pelacak COVID-19 di seluruh RT di Jabar yang mencapai 100 ribu RT.

    “Di setiap RT satu orang karena jumlah RT di Jabar ada 100 ribu lebih. Kita ingin tren turun dan terkendali karena berhasil menemukan orang yang terpapar COVID-19 oleh relawan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,” kata Emil.

    Emil pun mengapresiasi kontribusi TP-PKK se-Jabar yang berhasil menurunkan angka kasus stunting, dari 30 persen menjadi 26 persen. Angka perkawinan anak di Jabar juga berhasil ditekan dari 21 ribu per tahun menjadi 9 ribu perkawinan anak.

    Kendati begitu, angka perceraian masih tinggi, yakni 37 ribu kasus. Hal ini kurang kuatnya fondasi pernikahan yang diharapkan dapat diperkuat oleh kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

    “Maka nasihat-nasihat atau penguatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga jadi sangat penting,” kata dia.

    (Solihin)

    Berita Terbaru

    spot_img