BANDUNG,FOKUSJabar.id: Setidaknya 238 ribu orang di Kota Bandung dinyatakan miskin baru karena terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung sebagai ujung tombak penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat.
Jumlah tersebut merupakan data penerima bantuan sosial di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pemerintah pusat. Mereka ‘menengadahkan tangan’ meminta bantuan pemerintah.
Pembagian bantuan pun bukan perkara mudah. Ada banyak manusia yang meminta bantuan, sementara ada banyak pintu pertolongan yang hadir.
Tugas Dinsosnangkis, memastikan mereka mendapatkan bantuan yang tepat. Layaknya dokter yang mendiagnosa penyakit dan memberikan resep obat yang tepat.
Sejak awal pandemi, pendataan warga terdampak mulai dilakukan. Data berasal dari lingkup masyarakat terendah mulai dari Rukun Tetangga (RT).
Namun tak semua RT memberikan data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Terkadang, ada pula warga mampu masih pula mengaku warga miskin.
BACA JUGA: Bupati Pangandaran jadi Kepala Daerah Terbaik Menurut Survei
Data RT kemudian dihimpun di kelurahan, lalu sampai di meja Dinsosnangkis. Tentu, Dinsosnangkis tidak mengelola data mentah namun nama-nama tersebut disisir, diverifikasi, dan ditinjau ke lapangan.
Mereka yang tidak layak menerima bantuan, terpaksa dicoret dari daftar. Bukan tak ingin pemerintah memberi, namun masih banyak yang perlu diprioritaskan.
“Kami berjibaku dengan data. Mana yang layak, mana yang tidak. Ada juga data yang tidak lengkap alamatnya. Ada yang ketika kami cek ke lapangan ternyata orangnya sudah pindah atau sudah meninggal. Kami pilah terus sehingga bantuan bisa tepat sasaran,” kata Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung Tono Rusdiantono di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Jabar, Selasa (20/10/2020).
Memang tidak sempurna, namun kerja keras Dinsosnangkis berbuah hasil. Dia mengaku tidak banyak mendapat keluhan yang macam-macam. Riak-riak kecil di masyarakat ada, namun bisa diredam dengan keabsahan data.
“Ada warga yang sampai melapor kepada Pak Menteri, mengaku belum mendapat bantuan sama sekali. Setelah kami cek ke lapangan, ternyata dia sudah dapat bantuan, bahkan dapatnya dua dengan suaminya. Ketika kami tunjukkan datanya mereka malu sendiri, seharusnya kan satu KK (Kepala Keluarga) hanya dapat satu bantuan,” kata Tono.
Dijelaskan Tono, ada beberapa proses yang Dinsosnangkis kerjakan selama beberapa bulan terakhir. Selain mendata, juga memilah penerima dan asal bantuan.
Ada yang mendapat bantuan sembako dari presiden. Ada yang mendapat bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada pula yang mendapat bantuan uang tunai dari Pemerintah Kota Bandung.
“Ada tiga tahap untuk yang Kota Bandung. Yang pertama ‘top up’ Rp300 ribu dan Rp500 ribu. Tahap kedua dan ketiga disatukan dalam bentuk uang tunai,” kata dia.
Lebih lanjut Tono mengatakan, pada pemberian bantuan tahap ketiga, banyak warga yang tidak mengambil jatah bantuannya di bank yang sudah ditunjuk pemerintah.
Kendati begitu, dana bantuan itu sudah berada di rekening masing-masing penerima bantuan.
“Kesininya masyarakat banyak tidak mau mengambil (dana bantuan). Ada yang sudah pindah, ada yang memang tidak mau mengambil. Kelihatannya sudah mendapatkan bantuan dari pihak lain, kan bukan cuma pemkot yang ngasih bantuan, tetapi banyak dari sumber-sumber lain,” Tono menambahkan.
Di luar dinamika tersebut, Tono mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat yang telah tertib dalam proses penyaluran bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan demikian, bantuan dapat disampaikan dengan lancar.
Proses tersebut telah diaudit pula oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya tidak ada temuan yang berarti.
“Kita sudah diperiksa oleh BPKP, BPK, Inspektorat, dan lembaga lainnya. Alhamdulillah tidak ada temuan yang berarti. Kami berterima kasih ke masyarakat sehingga semua proses ini berjalan dengan lancar,” kata dia.
(Yusuf Mugni/Ageng)
