TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Jawa Barat (Jabar) Satuan Pelayanan BPTPH (Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura) Wilayah V Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, mencatat keadaan bencana alam kekeringan musim tanam padi 2020 di Kabupaten Tasikmalaya.
Untuk tanaman padi sawah periode 16 sampai dengan 31 Agustus 2020, dari total luas lahan pertanian 3.461 hektare di 12 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, tercatat ada sekitar 733 hektare diwaspadai mengalami dampak kekeringan.
“Luas areal waspada terbesar berada di Kecamatan Jamanis yaitu 247 hektare, kemudian di Kecamatan Rajapolah seluas 147 hektare. Sementara yang baru mendapat penanganan dari 743 hektare itu, baru 312 hektare ,” kata Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Tasikmalaya Rika Rukanah, Jumat (11/8/2020).
Pada periode tanam yang sama terang rika, di sejumlah titik di dua kecamatan tersebut juga mengalami puso atau gagal panen. Untuk Kecamatan Jamanis seluas 10 hektare dan Rajapolah 13 hektare.
BACA JUGA: Covid-19 Terus Meningkat, Kota Tasikmalaya Pertimbangkan Pemberlakuan PSBB
Menurut Rika, untuk proses penanganan luasan lahan persawahan terdampak kekeringan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas dibantu penyuluh pertanian dan kelompok tani di lapangan, diantaranya dengan mengatur saluran irigasi atau gilir giring.
“Jadi ada penjadwalan kapan air dari irigasi dialirkan. Ke blok mana dulu dan semua diatur secara bergiliran yang diatur oleh kelompok tani beserta mitra cai,” kata Rika.
Secara rinci lanjut Rika, antisipasi kekeringan jangka pendek di wilayah non daerah irigasi (DI), dengan menginventarisasi sumber–sumber air dan memobilisasi pompa-pompa air untuk memanfaatkan sumber-sumber air terdekat.
Kemudian rehabilitasi jaringan irigasi dan pembuangan untuk cadangan air (long storage) dan pemanfaatan/pengembangan sumber-sumber air alternatif
Adapun untuk wilayah DI, dilakukan pengaturan pemberian air sesuai golongan pengairan, perbaikan jaringan irigasi, menggerakkan pola gilir-giring air irigasi ke lahan petani dan pemanfaatan sumber-sumber air alternative melalui pompanisasi
“Untuk jangka menengah dan panjang, kita melakukan gerakan tanam serempak sesuai golongan pengairan pada setiap daerah irigasi dan menggerakkan brigade tanam. Kemudian melakukan konservasi air melalui pembangunan embung/dam parit,” kata Rika.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani puso atau gagal panen, kata Rika, pemerintah daerah sudah menawarkan program asuransi usaha tani padi (AUTP), untuk menanggulangi resiko puso baik akibat kekeringan atau terkena banjir serta serangan hama.
“Rata-rata petani tidak mau masuk program tersebut, dan baru terasa seperti sekarang ketika kemarau. Simpel sebenarnya, petani cuma bayar premi per hektar Rp 36 ribu, seharusnya Rp 180 ribu, karena ada subsidi dari pemerintah sehingga menjadi murah,” kata dia.
Dia menjelaskan, ketika petani masuk program asuransi, maka lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan hingga mengalami puso, petani ini mendapat asuransi Rp 6 juta per hektarnya.
Dinas pertanian sendiri, tambah dia, memiliki program bantuan pompanisasi, dan sudah beberapa kelompok tani yang memanfaatkan fasilitas pompa tersebut.
(Farhan)
