GARUT, FOKUSJabar.id: PT Pos dinilai tidak profesional dalam mengirimkan bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, Pasalanya PT Pos yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan teliha belum siap.
Ketua Umum Laskar Garut Mandiri (Lagam) Yudi Setia Kurniawan mengatakan, penyaluran Bansos bagi warga yang terdampak Covid-19 seharunya sampai langsung ke rumah penerima, namun di Garut ditemukan penyaluran Bansos hanya sampai tingkat Desa.
“PT Pos tidak profesional dan tidak siap dalam penyaluran BanGub,” kata Yudi kepada FOKUSJabar.id, Selasa (19/5/2020) malam.
Terlebih diketahui biaya penyaluran bantuan sebesar Rp 30 dan harus sampai di Keluarga Penerima Manfaat, jadi tidak ada perantara lagi untuk penerimaan Bansos ini.
BACA JUGA: Mulai Tak Sehat, PT Pos Harus Segera Berbenah
“Dalam juklak dan juknis social safety net Gubernur Jawa Barat adalah Rp. 30 Ribu per KRTS, atau per KPM,” sebut Yudi.
Lebih lanjut Yudi menjelaskan, bahkan banyak paket bansos yang dikirim hanya sampai tingakt Kecamatan. Dengen demikian Yudi mempertanyakan, kemanakah larinya biaya ongkos kirim sebesar Rp 30 Ribu.
“Jika tidak segera dibenahi, maka ini sudah masuk indikasi korupsi,” kata Yudi.
Tidak sampai disitu, dalam juklak dan juknisnya tersebut terdapat keterlibatan Ojek Online (Ojol) dan juga ojek pangkalan. Namun karena semua sudah ditangani oleh PT. Pos sebagai yang ditugaskan sebagai penyalur bantuan, membuat para Ojol dan Ojek Pangkalan kehilangan haknya.
“Ini akan segera dilaporkan kepada pihak penyidik,” kata Yudi.
(Andian/AS)
