GARUT, FOKUSJabar.id: (Lockdown) Saat ini Corona Virus Disease (Covid-19) penyebarannya semakin meluas.,tak terkecuali di wilayah Kabupaten Garut. Meski belum ada yang positif, namun Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meningkat setiap harinya.
Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Garut, Dadang Sudrajat, adapun yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam situasi saat ini harus berusaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya melalui karantina wilayah (Lockdown).
Kata Anggota DPRD Garut dua periode ini, imbauan pemerintah agar ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat agar terhindar atau tidak terinfeksi virus yang mematikan tersebut.
Baca juga: Ciamis Perketat pengawasan
“Selain menaati dan mematuhi imbauan pemerintah, jadikan situasi saat ini untuk lebih mendekatkan diri kepada sang maha pencipta. Karena hanya Allah SWT lah yang bisa menolong kita terbebas dari segala penyakit dan bencana sesuai dengan ikhtiar kita yang optimal,” ucap Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut, Minggu (29/3/2020).
Rencana lockdown lokal, Pemda Garut harus mempertimbangkannya dengan matang. Khususnya terkait bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Terlebih, pihaknya sudah mengetahui bantuan langsung dari pemerintah pusat dan provinsi yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
“Kita sudah mengetahui Pemkab Garut sudah menerima bantuan langsung dari pemerintah pusat dan provinsi, tapi belum mendengar kebijakan dari Pemkab memberikan bantuan langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga: Unit Intel Kodim 0613 Ciamis Tangkap Intel Gadungan
Sebaiknya, bupati dan DPRD segera membahas pergeseran anggaran dengan tetap mengacu kepada aturan yang berlaku agar APBD saat ini fokus pada pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga perangkat yang dibutuhkan secara medis dan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi dengan perpaduan bantuan langsung pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten Garut.
“Pemberlakukan lockdown harus disertai dengan pemberian Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas),” pungkas Dadang.
(Andian/Bam’s)
