BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi (Pemprov Jabar) Jawa Barat serius terkait rencana pemindahan pusat pemerintah dari kota Bandung. Kajian terkait pemindahan pusat pemerintah provinsi Jawa Barat pun terus berlanjut hingga sekarang.
Plh Sekretaris Daerah Pemprov Jabar, Daud Ahmad mengatakan, kajian tersebut masih dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Artinya, kata dia, belum menentukan pemindahan.
“Masih dikaji di Bappeda, jadi kita belum menentukan. Pak Gubernur juga belum memutuskan kemana pindahnya,” kata Daud di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (8/1/2020).
Baca Juga: KPK Periksa Mantan Menkeu Agus Martowardojo soal KTP Elektronik
Lebih lanjut Daud menjelaskan, pihaknya menargetkan kajian usai pada tahun 2020. Dia berharap, kajian tersebut bisa selesai secepat-cepatnya. “Mudah-mudah tahun ini Bappeda bisa menyelesaikan kajian ini,” ucap dia.
Sementara dari hasil kajian awal Dinas Perumahan dan Pemukiman (Diskimrum) Jabar menunjukkan jika lahan yang diperlukan untuk membangun pusat pemerintahan baru sekira 108,2 hektare. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk gedung perkantoran, sarana dan prasarana, perumahan ASN, serta sarana dan prasarana ASN.
Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota, pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan apabila daya dukung wilayah ibu kota terbatas.
(AS/ars)
