BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menyiapkan anggaran khusus untuk pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kepastian kebijakan tersebut masih menunggu arahan pemerintah pusat, terutama terkait mekanisme pelaksanaan dan skema pembiayaannya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan status tersebut.
Baca Juga: Kebakaran Pool Damri Bandung Sisakan Trauma
Namun, pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah lebih lanjut sebelum ada kejelasan mengenai mekanisme pembiayaan.
“Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, itu kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Tetapi kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan apa pun sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” kata Farhan di Balai Kota Bandung Senin (9/11/2026).
Menurutnya, hingga saat ini belum ada alokasi anggaran khusus untuk mendukung pengalihan status tersebut. Sebab, kebutuhan anggaran akan bergantung pada skema yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Meski begitu, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu. Di lingkungan Pemkot Bandung sendiri, jumlah PPPK paruh waktu mencapai sekitar 7.000 orang.
Baca Juga: Korban Kebakaran Pool Damri Bandung Butuh Penampungan
“Untuk di Bandung sendiri ada banyak, 7 ribuan,” ungkapnya.
Farhan menambahkan, Pemkot Bandung masih menunggu arahan pemerintah pusat sebelum menentukan langkah lanjutan terkait pengalihan status ribuan PPPK paruh waktu tersebut.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
