CIAMIS, FOKUSJabar.id : Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis A. Tri Nugraha mengungkapkan, pihaknya sudah memeriksa 50 orang saksi terkait dengan dugaan kasus penggelembungan atau Mark Up anggaran pengadaan fingerprint tahun 2017/2018 di Kabupaten Ciamis.
Pengadaan finger print tersebut pengalokasiannya dari tiga instansi yakni, unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Puskesmas, Kecamatan, dan Dinas Pendidikan, sebanyak sekitar 500 unit.
“Dugaannya, adanya mark up atau kemahalan terhadap pengadaan barang tersebut. Sekarang masuk tahap penyidikan, sudah periksa sekitar 50 orang saksi,” kata A. Tri di Kejari Ciamis, Kamis (4/7/2019).
Menurutnya, setelah berkoordinasi dan ekspos dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan, kasus tersebut harus ada keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kami sudah menyurati LKPP dan pekan depan kami akan melakukan pemeriksaan ahli LKPP. Kerugian negara juga belum diketahui karena harus memeriksa ahli LKPP terlebih dahulu,” ucapnya.
Dia menegaskan, setelah memeriksa ahli dari LKPP maka akan diketahui siapa yang menjadi tersangkanya. Dia juga mengakui bahwa penyelesaian kasus mark up anggaran finger print cukup memakan waktu yang lama. Lantaran ada proses panjang yang harus dilalui termasuk memeriksa puluhan saksi.
“Kenapa prosesnya lama karena tahapan dilalui termasuk memeriksa saksi,” ujarnya.
Kasus Mark Up anggaran pengadaan Fingerprint mendapat perhatian dari Hmpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis. HMI menilai penyelesaian kasus tersebut diasa lamban.
HMI menggelar aksi di halaman Kejari Ciamis pada Kamis (4/7/2019), mereka menuntut Kejari Ciamis segera menyelesaikan dugaan kasus tersebut lantaran sudah hampir 1 tahun.
“Kami menuntut Kejari Ciamis untuk terbuka terhadap perkara yang ditangani dan menyelesaikan dengan secepatnya,” kata koordinator aksi HMI cababg Ciamis, Edgar Dzikri.
(Ibenk/DAR)
