BANDUNG, FOKUSJabar.id: Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KONI Jabar dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jabar, menandakan jika dana hibah keolahragaan bisa segera dicairkan.
Keterlambatan penandatanganan pun diakui kedua belah pihak merupakan unsur kehati-hatian dalam pencairan dana pemerintah.
Kepala Dispora Jabar, Engkus Sutisna menuturkan, baru dilakukannya penandatanganan NPHD dengan KONI Jabar bukan berarti pihaknya menunda-nunda pencairan dana hibah keolahragaan. Pasalnya, sebelumnya terdapat permasalahan organisasi yang menimpa KONI Jabar sehingga pihaknya sangat berhati-hati dalam hal pencairan anggaran.
” Saya dan pendahulu saya seperti Pak Yudha dan Pak Dani, saya yakin sangat berhati-hati dalam hal pencairan anggaran. Kita barhati-hati karena tidak kejadian yang menimpa KONI Pusat dan Kemenpora terjadi di Jabar,” ujar Engkus saat ditemui usai acara ‘Ngabuburit dan Buka Puasa Bersama’ di gedung Laga Satria, SPOrT Jabar, Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (24/5/2019).
Engkus menegaskan, pihaknya berkewajiban untuk mencairkan anggaran dana hibah bagi masyarakat olahraga Jabar melalui KONI Jabar. Pasalnya, dana hibah bagi masyarakat olahraga Jabar melalui KONI Jabar tersebut sudah masuk dalam Perda I tahun 2019 tentang APBD serta turunannya di Pergub 1 tahun 2019.
” Tapi kita tidak bisa mencairkan begitu saja karena ada polemik kepengurusan KONI Jabar sebagai penerima maka harus hati-hati. Setelah kita kumpulkan informasi, data, dan fakta serta ada kajian hukum dari Pemerintah Provinsi Jabar, kita pun bisa lakukan penandatanganan NPHD ini. Jadi bukan ditahan-tahan,” terangnya.
Sementara Ketua Umum KONI Jabar, Ahmad Saefudin mengaku sangat bersyukur dengan penandatanganan NPHD yang dilakukan. Hal ini menandakan jika dana hibah bagi masyarakat olahraga sudah memiliki legalitas untuk dicairkan.
” Dengan NPHD ini pun memberikan informasi kepada masyarakat olahraga Jabar bahwa organisasi kita ini layak dan valid, tidak ada permasalahan. Itu yang paling pokok,” ujar Ahmad.
Terkait keterlambatan, Ahmad menyadari jika semua pihak memerlukan sikap yang harti-hati dalam penggunaan uang negara, baik daerah maupun nasional. Uang negara tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
” Tidak hanya dimulut saja, tapi dengan sebuah otentifikasi. Besaran yang kita terima sekarang ini Rp40 miliar dari hasil verifikasi Dispora Jabar sebesar Rp176 miliar dan akan kita maksimalkan untuk tetap pertahankan Jabar Juara,” tegasnya.
(ageng/bam’s)
