“Tidak hanya bagi Jabar, tapi juga bagi daerah lain yang selama ini punya potensi di Cabang Olahraga (Cabor) sepatu roda seperti DKI Jakarta, Jatim, Jateng, dan Kaltim,” kata Ketua Umum Pengprov Porserosi Jabar Erry Sudradjat di sekretariat Porserosi Jabar, Jalan Jakarta Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Salah satu kebijakan yang dinilai merugikan, yakni terkait pelaksanaan babak kualifikasi PON XX yang rencananya digelar pada tanggal 5-10 September 2019.
Namun hingga saat ini, ketentuan dan aturan untuk babak kualifikasi melalui technical handbook belum ada dan belum diterima setiap Pengprov Porserosi sebagai peserta.
“Bahkan ada informasi bahwa ada pembatasan kuota bagi daerah tertentu untuk mengikuti nomor pertandingan pada PON XX Papua nanti. Daerah itu seperti dikelompokkan dalam divisi satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini kan aneh,” kata dia.
Pihaknya pun memprotes kuota atlet yang ditetapkan PB Porserosi untuk PON XX. Meski dari jumlah nomor pertandingan bertambah, namun PB Porserosi justru mengurangi kuota atlet pada PON XX tahun 2020 di Papua.
“Kita berpatokan pada pelaksaan PON XIX/2016 di Jabar yang menggelar 16 nomor pertandingan dengan kuota atlet sebanyak 116 luar dan tuan rumah. Tapi justru di PON XX nanti, jumlah nomor ditambah, namun kuota turun menjadi 77 atlet tuan rumah. Kita khawatir, justru ada nomor yang tidak bisa dipertandingkan karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal daerah yang mengikuti di nomor tersebut,” kata dia.
Dengan pembatasan-pembatasan yang diterapkan PB Porserosi melalui berbagai kebijakan justru akan berimbas buruk pada perkembangan olahraga sepatu roda di Indonesia yang mulai memperlihatkan perkembangan. Kebijakan tersebut pun dinilai tidak sejalan dengan semangat PON sebagai pemersatu bangsa.
“Seharusnya lebih banyak daerah yang ikut semakin baik, bukan malah dikurangi dengan pembatasan-pembatasan melalui kebijakan yang rancu dan aneh. Kondisi ini pun akan berkaitan dengan persiapan setiap provinsi, termasuk Jabar. Kenapa juga harus mempersiapkan atlet sebanyak mungkin untuk babak kualifikasi kalau ternyata di PON XX itu dibatasi jumlah atletnya. Kenapa juga harus digelar babak kualifikasi, ya sudah tetapkan saja langsung kuota atlet untuk setiap provinsi,” tegasnya.
(Ageng/LIN)
