CIMAHI, FOKUSjabar.co.id: Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Kota Cimahi, Totong Solehudin menyebutkan, para peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kota Cimahi mencederai aturan.
Pernyataan itu dilontarkan Totong usai menanggapi masih banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 yang tak sesuai aturan. Parahnya lagi, kebanyakan dipasang pada pohon atau tiang listrik yang jelas-jelas dilarang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
Padahal, Perda itu dibuat oleh Anggota DPRD Kota Cimahi, yang notabenya saat ini menjadi peserta Pemilu 2019. Ke-45 yang katanya wakil rakyat itu mencalonkan kembali. APK mereka pun mayoritas melanggar.
“Iya kalau menurut saya, itu sudah mencederai aturan Perda K3 dan PKPU,” ujar Totong saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Kamis (24/1/2019).
Menurut Totong, jika para peserta Pemilu khususnya Calon Legislatif (Caleg) ingin berkompetisi, berdoalah dan ikhtiar. Kemudian yang paling penting, kata dia, harus berkompetisi sesuai jalan yang benar. Namun ketika pemasangan APK saja sudah melanggar aturan, itu sama saja ingin meraih kemenangan tapi aturan diabaikan.
“Iya harus on the track. Jangan sampai ingin meraih kemenangan, tapi tidak on the track, tak sesuai aturan,” tegasnya.
Apa yang diutarakan Totong memang sesuai kenyataan di lapangan. Sebab, APK yang terpasang diberbagai sudut di Kota Cimahi memang melanggar aturan. Contoh kecilnya saja, APK banyak yang terpasang pada pohon dan tiang listrik. Itu jelas melanggar.
Hanya semalam saja, Satpol PP bersama Bawaslu Kota Cimahi serta polisi dan TNI menertibkan total 350 APK yang melanggar, baik PKPU maupun Perda. Alat sosialisasi itu baru didapat dari wilayah Utara dan Tengah. Belum ditambah yang terpasang di Selatan dan wilayah pedalaman Kota Cimahi.
“Iya memang keterbatasan specs. Tapi tetep harusnya mereka (peserta Pemilu) bisa tertib,” tandasnya.
(Achmad Nugraha/DAR)
