CIMAHI, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Cimahi memastikan, ketersediaan gas LPG 3 Kilogram (Kg) aman hingga akhir tahun untuk memenuhi sekitar 600 jiwa penduduk Cimahi.
Setiap tahunnya, Kota Cimahi mendapatkan kuota gas bersubidi itu sebanyak 6.311.333 tabung. Jika diasumsikan untuk kebutuhan per bulannya, maka kebutuhan gas bagi warga Cimahi mencapai 525.944 tabung. Sementara per harinya mencapai 17.531 tabung.
Sesuai Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 21 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, gas bersubsidi itu disalurkan Pertamina melalui agen dan pangkalan.
“Stok masih banyak, belum ada laporan kelangkaan gas 3kg,” kata Kepala Seksi Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi, Agus Irwan yang didampingi Staffnya, Dini Andriani saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Jum’at (23/11/2018).
Biasanya, kata dia, kalaupun ada kekurangan atau kelangkaan gas LPG 3kg, ada laporan dari masyarakat melalui surat dari pihak kelurahan. Namun, sejauh laporan itu belum ada.
Jika ada, dari laporan kelurahan ini, pihaknya langsung melakukan investigasi ke lapangan. Hasil investigasi itu akan menentukan solusi apakah akan melakukan operasi pasar murah atau melakukan penambahan gas.
“Dari Pertamina juga stok melimpah. Kalau ada kelangkaan, SOP-nya laporan dari masyarakat, dikirim ke kelurahan,” jelasnya.
Selain stok, menjelang pergantian tahun ini juga belum ada laporan gejolak harga ‘Si Melon’ di lapangan. Permen ESDM, harga dari agen dijual Rp14.750/tabung. Sementara harga di pangkalan ialah Rp16.600/tabung.
“Kalau harga di pedagang eceran, itu beda lagi. Tapi kalau harga sudah di atas Rp 20 ribu, tim akan turun ke lapangan melakukan investigasi,” ungkapnya.
Perihal peruntukannya, lanjut Agus, gas LPG 3Kg itu diperuntukan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta serta pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang memiliki omset Rp 50 juta dalam sebulan.
Namun, kata dia, sejauh ini memang disinyalir peruntukan itu tak sesuai sasaran. Masih banyak rumah tangga yang memiliki penghasilan di atas Rp 1,5 juta yang menggunakan gas bersubsidi.
Menurutnya, disparitas harga yang terlalu jauh dengan LPG non subsidi, membuat ketidaktepatan sasaran LPG 3 kg bersubsidi semakin meluas. Masyarakat dengan penghasilan di atas ketentuan semakin banyak yang menggunakan hak warga miskin dengan membeli LPG 3 kg bersubsidi.
Belum adanya aturan atau pembatasan pembelian LPG 3 kg bersubsidi bagi warga mampu adalah salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran penyaluran LPG 3 kg bersubsidi.
(Achmad Nugraha)
