BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pemda Provinsi Jawa Barat akan menjadikan seluruh desa menjadi basis untuk menyelesaikan permasalahan kependudukan di Jawa Barat. Dalam hal ini peran BKKBN akan diperkuat untuk memperluas serta memperkuat implementasi program pengendalian penduduk seperti KB.
Fertilitas atau pengendalian kependudukan Jawa Barat ada di angka 2,6 pada 2016 lalu. Saat ini ada di angka 2,4.
Tidak hanya KB atau masalah pengendalian penduduk, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa juga meminta agar desa mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat desa. Selain itu, kesehatan ibu dan anak juga peningkatan ekonomi masyarakat desa perlu mendapat perhatian.
“ Kita akan mendorong untuk bagaimana supaya 5.635 desa yang menjadi basis perjuangan BKKBN itu turut membantu terhadap program KB. Dimana dalam APBD, anggaran belanja desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi itu cukup meningkat,” kata Iwa.
Salah satu caranya bahwa desa dijadikan suatu basis hubungan untuk menyelesaikan berbagai masalah kependudukan.
Menurut Iwa, baru 15 persen desa di Jabar mengalokasikan anggarannya untuk kependudukan. Untuk itu, Pemprov akan terus membantu BKKBN untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa.
BKKBN akan menyeleksi 2.000 masyarakat atau tokoh masyarakat desa untuk menjadi penyuluh KB dan PKH. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp27 milyar.
“ Ini salah satu bentuk konkrit mendukung sekaligus membantu penyelesaian sebagian permasalahan yang indikatornya fertilitasnya masih tinggi. Sekarang, Alhamdulillah sudah 2,4,” kata Iwa.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso menambahkan, perlu peran serta para tokoh atau ulama untuk masalah pengendalian penduduk di Jabar. Peranan mereka dirasa akan efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.
“ Makanya perlu peran serta para tokoh atau ulama yang dirasa efektif untuk mencegah terjadi pernikahan di bawah umur. Mereka diharapkan bisa memberikan pemahaman,” ujar Teguh.
Permasalahan fertilitas di Jawa Barat, khususnya di Jabar Selatan sambung dia karena pernikahan di bawah umur. Selain itu, faktor budaya juga menjadi penyebabnya.
“ Permasalahan fertlitas di Jabar Selatan karena usia kawin yang masih muda. Kalau di Jawa Barat (secara keseluruhan) sudah mendekati angka 20 (tahun). Sudah bagus sebenarnya, tapi di beberapa kabupaten masih di bawah angka 20. Semisal di Cianjur, itu rata-rata 18. Tapi, masih ada juga yang 16,” beber Teguh.
Jawa Barat menargetkan angka fertilitas kembali turun di angka 2,2 pada 2019 mendatang. Teguh optimistis bisa tercapai. Terlebih dengan komitmen yang telah diberikan Pemprov. Jika, fertilitas ada di angka 2,2, berarti orang Jawa Barat rata-rata memiliki dua orang anak.
“ Insya Allah, jika komitmennya seperti yang disampaikan Pak Sekda, kita akan capai. Terlebih, Pemprov mengalokasikan anggaran kepada dua ribu tenaga penggerak desa,” pungkasnya.
(Bam’s)
