Hal itu dilakukan untuk memperbaiki memori kelam perang Pasunda Bubat yang terjadi 661 tahun silam.
Tiga ruas yang berganti nama itu adalah Jalan Gasibu diubah menjadi Jalan Majapahit. Kemudian ada Jalan Cimandiri menjadi Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Pusdai jadi Jalan Citraresmi.
Dari pantauan, peresmian dilakukan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub DI Yogyakarta Paku Alam X di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (11/5/2018).
Ahmad Heryawan (Aher) menyebut sudah melakukan kajian mendalam, komunikasi dan bermusyawarah dengan budayawan serta akademisi dalam memilih ruas jalan sekaligus mengganti namanya.
“Tentu saja ketika mengganti jalan kemudian diprotes masyarakat kan tidak nyaman. (Untuk itu, sebelumnya) Ini ada musyawarah,” katanya usai peresmian.
Menurut dia, harmonisasi budaya ini sangat penting untuk menyelesaikan konflik Jawa – Sunda di masa lampau. Dia berharap sekat budaya yang terjadi antara Jawa – Sunda bisa mencair di tengah masyarakat.
Seperti diketahui, tragedi perang antara Mahapatih Gadjah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat Trowulan membuat keduanya memutuskan hubungan diplomatik dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan.
Akibat peristiwa ini pula diberlakukan peraturan larangan estri ti luaran, yang isinya di antaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit.
Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas. Salah satunya adalah larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa.
Dalam rekonsiliasi budaya, penggantian nama jalan pun sudah dilakukan di Surabaya dan Yogyakarta. Di Kota Surabaya, nama Jalan Dinoyo berubah menjadi Jalan Sunda. Lalu, Jalan Gunung Sari berganti nama Jalan Prabu Siliwangi di bulan Maret 2018.
Di tahun sebelumnya, Yogyakarta lebih dulu memberi nama Jalan Pajajaran dan Jalan Prabu Siliwangi di ruas jalan jantung Kota Yogjakarta.
Gubernur Jatim Soekarwo optimistis pendekatan budaya mampu mengakhiri permasalahan Jawa-Sunda.
“Budayalah yang bisa menjernihkan dan membersihkan yang kotor. Lewat pendekatan budaya maka tidak akan yang terluka dan merasa benar atau salah,” ungkapnya.
Menurut Pakde Karwo, jauhnya jarak terjadinya Pasunda Bubat dengan munculnya berbagai cerita yang ada di buku-buku merupakan upaya divide et impera oleh penjajah.
Karenanya, para tokoh meliputi budayawan, sejarawan, akademisi dan pemerintah sepakat untuk meluruskan hal itu, sehingga tidak menjadi konflik yang berkepanjangan.
“Dengan harmoni budaya ini maka akan bisa menjadikan Jawa-Sunda bersatu dan memperkokoh NKRI seperti yang dicita-citakan para pendiri republik,” jelas dia.
Dia menambahkan, bersatunya Jawa-Sunda memberikan kontribusi ekonomi nasional mencapai hampir 40 persen. Hal ini tentunya akan memberi dampak yang luar biasa pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, harmoni budaya ini akan ditinjaklanjuti dengan berbagai kerjasama baik di bidang pariwisata, perdagangan, ekonomi maupun politik.
Terlebih, jumlah etnis Jawa mencapai 42 persen dari seluruh etnis di Indonesia, sedangkan etnis Sunda mencapai 14 persen. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 56 persen atau separuh lebih dari seluruh etnis di Indonesia.
“Artinya jika masalah Jawa dan Sunda selesai, maka perkara-perkara besar di Indonesia juga selesai, ” imbuhnya.
(LIN)
