BANJAR,FOKUSJabar.id: Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar merespons sorotan tajam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) dan Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar. Kritik tersebut menyasar persoalan tata kelola pendidikan madrasah di wilayah setempat.
Alih-alih bersikap defensif, Kemenag Banjar justru menyambut kritik tersebut sebagai cermin evaluasi dan komitmen nyata untuk berbenah.
Baca Juga: Status Arrasyd, Begini Penjelasan BK DPRD Kota Banjar
Kepala Kantor Kemenag Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus, menegaskan bahwa kritik merupakan bagian vital dalam demokrasi. Pihaknya memandang aspirasi mahasiswa dan masyarakat sebagai bentuk kepedulian demi menjaga kualitas madrasah.
“Kami tidak menjauh dari kritik. Justru melalui dialog dan pengawasan publik, kami punya kesempatan mengenali kekurangan dan memperbaiki pelayanan. Kepercayaan publik harus dirawat dengan keterbukaan dan tindakan nyata, bukan sekadar janji,” ujar Ahmad Fikri dalam keterangan resminya, Rabu (18/11/2026).
Empat Langkah Strategis Pembenahan Tata Kelola Madrasah
Untuk menjawab berbagai isu krusial yang menjadi sorotan publik, Kemenag Kota Banjar langsung menyiapkan empat langkah strategis pembenahan tata kelola madrasah:
1. Usut Dugaan Pungutan PKKM secara Objektif Menanggapi isu dugaan pungutan dalam Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM), Ahmad Fikri menjamin timnya akan menelusuri fakta secara objektif berbasis bukti. Jika penyelidikan menemukan pelanggaran, Kemenag menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan perundang-undangan.
2. Evaluasi Program SMS dan Transparansi Infak Terkait program Siswa Menolong Sesama (SMS) bersama BAZNAS Kota Banjar, Kemenag segera meninjau ulang mekanisme lapangan. Evaluasi menyasar aspek kesukarelaan, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas dana agar semangat solidaritas tidak berubah menjadi pungutan yang memberatkan siswa.
3. Larang Tekanan pada Wali Murid Soal Kegiatan Rihlah Kemenag menyoroti penyelenggaraan rihlah (studi wisata) agar kembali pada esensi edukasi, bukan sekadar rutinitas perjalanan. Ahmad Fikri menekankan pentingnya persetujuan orang tua, transparansi biaya, perizinan, serta keselamatan peserta.
“Tidak boleh ada tekanan langsung maupun tidak langsung kepada wali murid. Pendidikan seharusnya menghadirkan kegembiraan, bukan beban,” tegasnya.
4. Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Pelapor Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Kemenag Kota Banjar memperketat koordinasi bersama Kanwil Kemenag Jawa Barat, BAZNAS, serta pengawas madrasah. Pembenahan internal turut mencakup evaluasi rasio pengawas, keterbukaan anggaran, pengendalian gratifikasi, hingga jaminan perlindungan bagi pelapor (whistleblower).
Junjung Nilai Pelayanan AJEN dan Kepercayaan Publik
Seluruh langkah pembenahan ini selaras dengan nilai pelayanan AJEN milik Kemenag Banjar, yakni Amanah, Jelas, Empati, dan Nyaman.
Pada akhir keterangannya, Ahmad Fikri menegaskan bahwa kekuatan sebuah institusi tidak diukur dari deretan penghargaan, melainkan keberanian melakukan introspeksi diri.
“Madrasah harus menjadi ruang tumbuhnya ilmu, karakter, dan martabat manusia. Ukuran keberhasilan kami adalah seberapa besar kepercayaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Susi)




