BANJAR, FOKUSJabar.id: Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjar memberikan penjelasan terkait status keanggotaan Arrasyd Ridlo Muharam. Sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, menyusul putusan sidang yang membebaskannya dari tuntutan hukum pidana.
Meski pihak kuasa hukum Arrasyd menyatakan akan menempuh langkah untuk mempertahankan status kedewanannya. Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) rupanya masih bergulir secara administratif.
Ketua BK DPRD Kota Banjar, Emay Siti Muludjum, menegaskan bahwa tugas BK dalam memproses pelanggaran kode etik. Yang dilakukan Arrasyd sebenarnya telah rampung.
Baca Juga: Perumdam Tirta Anom Banjar Umumkan Gangguan Layanan
Rekomendasi pemberhentian melalui mekanisme PAW pun sudah diajukan ke tingkat provinsi setelah diparipurnakan.
“Kalau dari unsur kode etik dan profesi di kedewanan sudah memenuhi syarat. Dia kan tidak berkabar sama sekali dan tidak hadir di paripurna. BK sudah menempuh sesuai aturan, kita paripurnakan, lalu suratnya dikirim ke Gubernur,” jelas Emay saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Rabu (18/11/2026).
Namun, Emay juga meluruskan terkait kabar yang menyebut bahwa pengajuan PAW tersebut ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan itu Ia menjelaskan bahwa, berkas pengajuan tersebut bukan ditolak, melainkan dikembalikan. Karena dinilai masih ada kekurangan syarat administrasi.
Fraksi PDI Perjuangan
“Bukan ditolak, tapi dikembalikan oleh provinsi karena menurut mereka ada kekurangan syarat. Kalau di tata tertib (tatib) kita sebenarnya sudah cukup dari unsur absensi ketidakhadiran,” ucapnya.
Emay mengungkapkan, pihaknya telah memanggil dan berkoordinasi dengan Fraksi PDI Perjuangan agar segera membantu melengkapi kekurangan persyaratan tersebut.
Namun, proses pengajuan ulang membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan rapat dan perencanaan ulang. Sebelum keburu keluarnya putusan sidang pidana Arrasyd.
Terkait status Arrasyd yang disebut kuasa hukumnya masih aktif sebagai anggota DPRD, Emay enggan berspekulasi lebih jauh. Dan mengembalikannya pada prinsip aturan pengangkatan serta pemberhentian anggota dewan.
Baca Juga: Putusan PN Banjar Arrasyd Ridlo Muharam Bebas dari Jerat Pidana
“Prinsipnya, seorang dewan dikatakan sah menjabat ketika sudah disahkan oleh Gubernur. Sebaliknya, berhenti pun harus dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Sampai saat ini, yang bersangkutan memang belum mendapatkan putusan SK Gubernur tersebut,” tegas Emay.
Adapun terkait langkah hukum atau upaya selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak keluarga. Maupun penasihat hukum Arrasyd pascaputusan lepas tersebut, Emay menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi hak mereka.
Sementara dari sisi penegakan etik kedewanan, BK memastikan seluruh prosedur internal telah dijalankan sesuai ketentuan.
(Susi)



