PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran Jawa Barat (Jabar) masih memproses pengelolaan kawasan wisata Citumang.
Hal ini lantaran kawasan wisata Citumang berada di bawah kewenangan Perum Perhutani.
BACA JUGA:
Bupati Pangandaran Launching Sipelita dan Guripa
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami mengatakan, proses pengelolaan Citumang masih berjalan dan membutuhkan koordinasi dengan pihak Perhutani.
“Kalau Citumang masih berproses. Karena memang di bawah Perhutani,” ujar Citra saat di temui usai peluncuran aplikasi digital Sipelita dan Guripa, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan upaya pembahasan terkait pengelolaan kawasan wisata tersebut masih terus di lakukan.
Persoalan pengelolaan Citumang menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan. Dengan begitu, tata kelola pariwisata di Kabupaten Pangandaran semakin baik.
Pemerintah daerah berharap, pembenahan tata kelola pariwisata dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan maupun investor untuk datang dan berinvestasi di Pangandaran.
Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran memastikan usaha masyarakat di kawasan Citumang tetap menjadi perhatian.
Meski pengelolaan kawasan oleh Perhutani, usaha masyarakat seperti body rafting tetap masuk sebagai subjek pajak.
Usaha tersebut juga wajib didata dan distandarisasi melalui sistem Sipelita dan Guripa.
Sipelita merupakan Sistem Identifikasi Pelaku Usaha Pariwisata untuk menginventarisir pelaku usaha pariwisata di Pangandaran.
Hingga saat ini, pelaku usaha yang sudah masuk ke Si Pelita mencapai lebih dari 9.000.
Jumlah tersebut mencakup keseluruhan destinasi, bukan hanya enam destinasi yang dikelola Pemda.
“Karena Dinas Pariwisata bukan cuma ngurus yang enam ini. Termasuk Citumang juga itu kan harus kita urus,” ujar Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur, Irna Kusmayanti.
BACA JUGA:
Dua Kali Masuk Rumah Kiai di Pangandaran, Terduga Pelaku Penyerangan Ponpes Mengaku Kepanasan
Sementara Guripa merupakan pengembangan dari portal Sisupar milik Kementerian Pariwisata untuk mengukur kepatuhan pelaku usaha terhadap standar.
Melalui dua sistem tersebut, Pemkab Pangandaran berharap tata kelola destinasi. Termasuk Citumang semakin tertata. Mulai dari pendataan pelaku usaha hingga standarisasi usaha pariwisata.
(Sajidin)




