TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wilayah Tasikmalaya Selatan mendadak gempar akibat maraknya aksi oknum tidak bertanggung jawab. Para pelaku nekat mencatut profesi jurnalis serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) demi melancarkan aksi teror.
Alih-alih menjalankan fungsi kontrol sosial yang sehat, para oknum ini justru menebar intimidasi berkedok legalitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran. Praktik lancang tersebut membuat para pedagang kecil ketakutan, mengganggu operasional SPBU, hingga menyulitkan aktivitas para nelayan serta petani setempat.
Baca Juga: Bukan Sekadar Lomba Puisi, 33 Peserta Suarakan Gerakan #SaveBuleudGallery di Tasikmalaya
Modus Pemerasan Berkedok Legalitas BBM Eceran
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, menerima banyak aduan langsung dari para pedagang kecil di kawasan pesisir selatan. Modus operandi para pelaku kerap bermuara pada praktik pemerasan dengan nominal yang tidak masuk akal.
“Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Tasikmalaya Selatan, kehadiran para oknum ini ujung-ujungnya malah meminta sejumlah uang yang nilainya hingga puluhan juta rupiah,” ujar Dedi, Sabtu (14/11/2026).
Dedi sangat menyayangkan tindakan tersebut mengingat margin keuntungan para pengecer sangat tipis. Para pedagang umumnya hanya meraup laba bersih berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per liter.
Keuntungan kecil itu sering kali habis untuk menutupi biaya operasional transportasi saat kulakan BBM ke SPBU. Padahal, kehadiran pengecer eceran di pelosok sangat vital bagi warga dan ribuan nelayan yang tidak mungkin bolak-balik ke SPBU setiap hari hanya untuk mengisi satu tangki mesin perahu.
“Jika suatu saat ada yang datang dan meresahkan, kami siap beradu argumen bahkan hingga kontak fisik sekalipun kalau kehadiran mereka memang bertujuan memeras masyarakat kecil,” tegas Dedi dengan nada geram.
SPBU Cipatujah Ikut Risih, Prosedur Resmi Dituding Sembarangan
Dampak buruk aksi oknum tersebut juga dirasakan langsung oleh pengelola SPBU di wilayah Cipatujah. Pengawas SPBU Cipatujah memastikan seluruh pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken di tempatnya telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Pihak SPBU hanya melayani pembelian memakai jeriken bagi warga yang mengantongi surat rekomendasi resmi dari dinas terkait. Seperti UPTD khusus nelayan atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk sektor pertanian.
“Kami bisa layani pengisian jeriken karena mereka itu memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Ada yang dari UPTD khusus untuk peruntukan nelayan, dan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk sektor pertanian,” jelas pengawas SPBU Cipatujah.
Namun, penjelasan normatif dan dokumen resmi tersebut kerap diabaikan para pelaku. Oknum yang mengaku dari media atau LSM itu justru bertindak arogan layaknya penyidik dan mencecar pertanyaan. Hingga menginterogasi konsumen yang sedang mengisi BBM.
“Dengan kedatangan orang-orang yang mengaku media itu, kami terus terang merasa risih. Tidak cukup penjelasan sampai di situ saja, mereka malah menginterogasi yang lain-lain,” keluhnya.
Polres Tasikmalaya Pastikan Sikat Habis Pelaku Pemerasan
Menanggapi keresahan publik yang semakin meluas, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Tasikmalaya langsung bergerak cepat. Pihak kepolisian menegaskan sikap tegas terhadap segala bentuk premanisme berkedok profesi mulia yang merusak tatanan ekonomi masyarakat.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi melalui Kasi Humas Polres Tasikmalaya, AIPDA Triana Anggasari, S.H., membenarkan penerimaan laporan resmi dari warga pesisir.
“Benar, kami telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir terkait adanya keresahan terhadap oknum tersebut,” ujar Triana, Sabtu (14/11/2026).
Triana menegaskan bahwa seluruh laporan mengenai dugaan intimidasi hingga pemerasan terhadap pelaku usaha kecil dan pengelola SPBU di Tasikmalaya Selatan akan langsung diproses secara hukum.
“Informasi dan pengaduan masyarakat ini akan segera Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya tindaklanut,” pungkasnya.
(Abdul Latif/Seda)
