JAKARTA, FOKUSJabar.id: Persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pilpres 2024 kembali menjadi perhatian.
Di tengah perkembangan polemik tersebut, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
BACA JUGA:
Puan Maharani Terima Usulan HMP soal Wapres Gibran
Permintaan itu di sampaikan Gibran ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut turut membahas perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan.
Ia menjelaskan bahwa permintaan untuk menempuh proses hukum turut di sampaikan Gibran dalam pertemuan bersama Prabowo.
“Pak Wapres dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk di beri kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang di miliki melalui proses PTUN,” ujar Prasetyo Hadi.
Polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran sebenarnya telah menjadi perhatian sejak dirinya maju sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.
Sorotan terutama mengarah pada dokumen penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) yang di gunakan untuk memenuhi ketentuan pencalonan. Termasuk riwayat pendidikan Gibran di luar negeri.
Persoalan tersebut kemudian berkembang ke ranah hukum dan melibatkan dua lembaga peradilan. Yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Keduanya mengeluarkan putusan pada Oktober 2026 yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Perkembangan ini kembali memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan ketentuan administrasi pencalonan dalam Pilpres 2024.
BACA JUGA:
Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Gibran Ingin Mundur dari Wapres
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang di gunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan tidak sah dan batal.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi juga menangani persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan tersebut.
Namun MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara yang di periksanya.
Perkembangan hukum itu turut memicu respons dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR.
Sebagian anggota parlemen mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berlangsung bersamaan dengan polemik hukum yang di hadapinya.
Di sisi lain, permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN menjadi salah satu hal yang turut di bicarakan dalam pertemuannya dengan Prabowo.
Jalur peradilan tersebut di maksudkan sebagai upaya untuk menguji persoalan administrasi dokumen yang di persoalkan. Meski demikian, proses tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan kewenangan pengadilan yang berlaku.
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Prabowo turut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Ia sekaligus membantah informasi yang menyebut Presiden menolak niat pengunduran diri Wakil Presiden.
Menurutnya, tidak ada pernyataan penolakan dari Prabowo dalam pembicaraan yang berlangsung selama pertemuan tersebut.
Upaya menempuh jalur PTUN tersebut tidak serta-merta mengubah status maupun membatalkan putusan yang sebelumnya dikeluarkan oleh lembaga peradilan.
Keabsahan dokumen yang dipersoalkan tetap perlu diperiksa melalui proses hukum sesuai dengan kewenangan pengadilan.
Dengan demikian, hasil dari langkah tersebut masih bergantung pada proses pemeriksaan dan keputusan yang nantinya diambil.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
