JAKARTA, FOKUSJabar.id: Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI konon telah memberikan tanda tangan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Pengajuan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA).
BACA JUGA:
Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Gibran Ingin Mundur dari Wapres
Dukungan terhadap usulan tersebut datang dari anggota sejumlah fraksi di parlemen. Dokumen pengajuan juga telah di serahkan kepada pimpinan DPR untuk di tindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Ketua DPR RI, Puan Maharani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai pengajuan HMP tersebut.
Ia menyatakan, pembahasan lebih lanjut akan di lakukan setelah pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dengan mempertimbangkan mekanisme serta masukan dari berbagai pihak di lingkungan parlemen.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa jumlah anggota dewan yang mendukung pengajuan tersebut telah mencapai sekitar 50 orang.
Ia menyebut, dukungan terus bertambah dari sebelumnya dan melibatkan anggota yang berasal dari beberapa fraksi.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” ujar Mardani .
Selain mengungkapkan jumlah dukungan, Mardani memastikan surat pengajuan HMP telah di sampaikan kepada pimpinan DPR.
Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari langkah para anggota dewan untuk membawa persoalan Gibran ke pembahasan di tingkat parlemen.
“Surat sudah di sampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak tersebut.
Namun, pembahasan mengenai pihak yang akan menangani hingga tahapan yang perlu di tempuh masih akan di lakukan setelah pembukaan masa persidangan.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat). Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan.
Puan menjelaskan, pimpinan DPR tidak akan langsung mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai masukan.
Aspirasi dari fraksi-fraksi maupun komisi akan menjadi bagian dari pembahasan sebelum menentukan langkah lanjutan terkait pengajuan tersebut.
“Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa di lakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya,” jelas dia.
BACA JUGA:
BGN: SPPG Tak Wajib Mengurangi Jumlah Relawan
Ia juga menekankan bahwa setiap proses yang dilakukan DPR harus tetap mengacu pada ketentuan hukum dan konstitusi.
Dengan demikian, tindak lanjut terhadap usulan HMP perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, bukan semata-mata berdasarkan desakan politik yang berkembang.
“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas Puan.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan tanggapan mengenai perkembangan usulan tersebut.
Ia menyatakan, pemerintah menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. Termasuk penggunaan hak konstitusional yang dimiliki anggota legislatif dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati. Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun,”kata Prasetyo.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DPR dalam menjalankan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara itu, pengajuan HMP yang telah ditandatangani sekitar 50 anggota dewan masih memerlukan pembahasan dan tindak lanjut melalui mekanisme internal parlemen.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
 RI konon telah memberikan tanda tangan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat){kind=link}