BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kabupaten Sumedang mencuri perhatian dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026. Sumedang meraih penghargaan transformasi digital berkat penerapan sistem e-voting Pilkades di 92 desa.
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menerima langsung penghargaan tersebut dari Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan. Penyerahan penghargaan berlangsung di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
Baca Juga: Polresta Bandung Bongkar Bisnis Gas Portable Ilegal
PWI Jawa Barat dan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) menggagas forum ini dengan dukungan penuh Bank Rakyat Indonesia (BRI). BDSF 2026 memperkuat keamanan transaksi digital dari ancaman kejahatan berbasis Artificial Intelligence (AI).
E-Voting di 92 Desa, Sumedang Tunjukkan Terobosan Digital
Wabup Fajar Aldila menjelaskan bahwa penerapan e-voting mempercepat transformasi digital hingga tingkat pemerintahan desa.
Pemkab Sumedang memberikan pendampingan khusus bagi masyarakat, termasuk warga lanjut usia.
Fajar menekankan pentingnya kesiapan masyarakat, keamanan sistem, serta perlindungan data pribadi. Ia juga menyoroti peran vital media dalam menangkal penyebaran hoaks.
“Peran media juga kami nilai sangat vital dan memiliki tugas yang semakin berat di era sekarang. Media tidak hanya bertanggung jawab menyajikan informasi, tetapi juga wajib memberikan literasi, edukasi, serta perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari paparan hoaks dan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab,” ujar Fajar.
BRI Dukung BDSF 2026, Wamenkomdigi Ingatkan Bahaya Penipuan AI
Dukungan BRI menegaskan komitmen sektor perbankan dalam meningkatkan literasi keamanan digital. Langkah ini melindungi transaksi keuangan masyarakat dan pelaku UMKM dari potensi penipuan mobile banking maupun QRIS.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memberikan sambutan secara daring. Ia mengingatkan bahaya pemanfaatan AI oleh pelaku kejahatan siber.
Modus kejahatan kini memanipulasi teknologi deepfake, voice cloning, hingga pencurian identitas digital. Nezar mengutip data OJK yang mencatat lebih dari 608 ribu laporan penipuan hingga Juni 2026.
“Korban kejahatan ini tidak mengenal latar belakang, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, bahkan jurnalis sendiri. Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman. Kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” tegas Nezar.
PWI Jabar dan JHB Dorong Kolaborasi Lawan Kejahatan Siber
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menilai kecanggihan AI telah mengubah pola kejahatan digital secara drastis.
Sementara itu, Ketua JHB Suyono Widik menegaskan bahwa BDSF 2026 membangun kolaborasi kuat antara pemerintah, perbankan, dan media.
Penghargaan untuk Kabupaten Sumedang membawa pesan penting bagi daerah lain. Kemajuan digitalisasi pemerintahan wajib berjalan beriringan dengan keamanan teknologi dan perlindungan masyarakat.
(Anthika Asmara)
