BANJAR, FOKUSJabar.id: Ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banjar menggelar aksi damai di kantor Wali Kota Banjar dan Dinas Pendidikan.
Aksi tersebut digelar guna mengawal visi-misi pembangunan daerah serta merespons isu-isu yang berkembang terutama terkait program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
Koordinator Lapangan aksi, Ujang Solihin, menegaskan bahwa tuntutan utama yakni menjaga kondusifitas daerah dan mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Rini Marini Ingatkan RS Mitra Idaman Utamakan Keselamatan Pasien
Menurut Ujang, aksi ini dipicu oleh adanya indikasi dugaan intimidasi, intervensi, hingga upaya kriminalisasi terhadap jajaran Pemerintah Kota Banjar.
Hal tersebut bersumber dari pernyataan sekelompok mahasiswa Priangan Timur pada 2 Oktober 2026 lalu mengenai dugaan pemotongan anggaran atau fee sebesar 22 persen.
“Dugaan yang disampaikan itu harus dicari kebenaran materialnya dan bisa dipertanggungjawabkan dari mana munculnya. Oleh karena itu, kami akan melakukan investigasi langsung ke lapangan,” ungkap Ujang, Selasa (13/10/2026).
Ujang menjelaskan bahwa program revitalisasi pendidikan untuk jenjang PAUD, SD, hingga SMP merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN Kementerian Pendidikan pada Tahun Anggaran 2026.
Isu Pembangunan Kota Banjar
Ia juga menyoroti keterlibatan pihak luar dalam isu pembangunan di Kota Banjar. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi dengan elemen lokal sangat penting agar tidak memicu kegaduhan.
“Bukan berarti kami menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Namun di Kota Banjar sendiri masih banyak aktivis kontrol sosial. Kenapa tidak berkoordinasi dengan pihak eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjar Sudarsono di dampingi Kadisdik Dedi Suardi menyatakan bahwa tahun anggaran 2026 menjadi momentum penting bagi pembangunan pendidikan di daerahnya.
Ia menyebut Kota Banjar memperoleh bantuan revitalisasi untuk sejumlah sekolah, baik pada jenjang sekolah dasar maupun satuan pendidikan lainnya.
Baca Juga: HMI Kota Banjar Bicara Soal Polemik Rumah Sakit Mitra Idaman
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut memiliki mekanisme dan pembagian kewenangan tersendiri. Pemerintah kota, kata dia, menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
Ia juga menilai dinamika berupa perbedaan pandangan maupun kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hal yang dapat terjadi di lapangan.
“Selama masih kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun,” ujar Sudarsono.
(Agus Purwadi)
