BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi prihatin melihat hubungan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Yogi menyebut keharmonisan Pemkot Bandung terganggu di tengah momentum Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB).
Yogi menyayangkan dinamika politik ini karena Kota Bandung masih menghadapi ancaman kemacetan dan penumpukan sampah.
Baca Juga: Gelar Kulture Union di Bandung, BB1%MC Dorong Ekosistem UMKM dan Industri Otomotif
“Dan sekarang kita menghadapi ulang tahun Kota Bandung yang prihatin sih kalau menurut saya ya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota pisah ranjang. Jadi dengan pisah ranjang seperti kita sebagai anak-anak prihatin lah ya,” kata Yogi, Sabtu (26/9/2026).
Yogi menilai Farhan dan Erwin memperlihatkan gaya politik yang kurang dewasa kepada publik. Kondisi ini berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis bagi warga Kota Bandung.
“Seharusnya di 216 ini kita semakin dewasa, semakin kompak. Tapi kita dipertontonkan dengan drama politik lokal. Saya pikir seharusnya tidak muncul ke permukaan,” ucapnya.
Meski memberi kritik pedas, Yogi tetap memuji keberhasilan Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Farhan dan Erwin. Salah satunya lewat penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Dipatiukur.
“Saya di depan kampus Unpad, kami di Dipatiukur 50 tahunan tapi akhirnya selesai. Tapi sekarang alhamdulillah selesai. Ada beberapa hal yang bisa selesai sih di zaman Pak Wali Pak Farhan dan Kang Erwin. Saya apresiasi itu,” ujarnya.
Yogi membeberkan bahwa penataan PKL kawasan Dipatiukur membutuhkan keberanian besar karena menyeret kepentingan ormas dan partai politik.
“Yang cukup sulit dulu tuh sulit banget. Ormas politiknya kan bermain di situ ya,” ungkap Yogi.
Tekankan Rekayasa Sosial Warga Untuk Atasi Masalah Sampah
Selain kemacetan dan tata kota yang makin padat, Yogi menyoroti penanganan sampah Kota Bandung. Yogi menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi canggih atau kucuran investasi besar.
Pemkot Bandung wajib menjalankan rekayasa sosial guna mengubah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah.
“Karena mau teknologi apa pun, kalau buat saya sebagai pengamat ngelihatnya, mau teknologi apa pun untuk penyelesaian sampah, selama masyarakatnya tidak bisa direkayasa oleh pemerintah, rekayasa sosial untuk sampah kita tidak akan selesai masalah sampah ini,” jelasnya.
Yogi menambahkan bahwa suntikan modal besar tidak akan berdampak tanpa kedewasaan warga dalam mengelola sampah rumah tangga.
(Yusuf Mugni)
