TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ajang Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Golkar Kota Tasikmalaya, Jumat (18/9/2026), mendadak menyedot perhatian publik. Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien, melontarkan pinangan terbuka kepada Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra, untuk segera menjadi bagian dari partai beringin tersebut.
Daniel Mutaqien menyampaikan ajakan menarik tersebut di sela-sela pidato pembukaan acara. Ia mengemas ajakannya lewat analogi unik mengenai komitmen keanggotaan partai.
“Kalau masuk Islam itu membaca syahadat, kalau mau masuk Golkar itu ada Pancabakti,” ujar Daniel Mutaqien di hadapan ratusan kader yang memadati lokasi acara.
Suasana forum kian riuh saat Wakil Wali Kota Tasikmalaya kedapatan mampu melafalkan bait Pancabakti Golkar dengan sangat fasih dari tempat duduknya.
“Tadi saya dengar sudah fasih Pak Wakil Wali Kota, jadi boleh untuk bisa bergabung,” lanjut Daniel.
Respon Santai dan Klarifikasi Diky Candra
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Candra menanggapi godaan politik tersebut dengan santai dan penuh selera humor. Ia berdalih cuma mengikuti arahan pembawa acara saat melafalkan poin-poin ideologi partai tersebut.
“Disuruh MC mengikuti apa yang dibacakan saja. Jujur ini ya, memang lagi tertarik ingin mempelajari beberapa partai,” ungkapnya.
Meskipun memposisikan diri dalam ranah pengamatan politik, tokoh publik ini mengaku tidak mau terburu-buru mengambil keputusan bergabung dengan parpol tertentu. Pihaknya memilih fokus menuntaskan pekerjaan rumah di Kota Tasikmalaya.
“Sampai detik kemarin tuh saya masih merasa belum layak. Mungkin nanti akhirnya aman memilih,” tambahnya.
Pesan Penting Musyawarah di Tengah Dinamika Sosial
Ia juga mengklarifikasi kehadirannya di panggung yang murni pemenuhan permintaan mendadak dari pembawa acara. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya ruang dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan kota.
“Mungkin stand up komedi saya mah. Seperti bahasa planet di akhir tadi, intinya apapun masalahnya sebetulnya harus bermusyawarah,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pengambilan keputusan tanpa ruang musyawarah berpotensi membawa dampak buruk bagi kemajuan daerah.
“Hari ini banyak orang yang sulit untuk diajak musyawarah sehingga bisa jadi mengambil keputusan pun bisa jadi salah,” pungkasnya.
(Abdul latif)
