CIAMIS, FOKUSjabar.id: Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mendorong pembaruan sistem pendataan Bantuan Sosial (Bansos) melalui program Agen Perlinsos berbasis digital.
Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah perluasan program tersebut dengan di gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Training of Trainers (TOT) bagi Agen Perlinsos di Aula Kantor BKSDM, Senin (25/5/2026).
BACA JUGA:
Pencarian Dramatis Pria Tasikmalaya yang Lompat ke Sungai Citanduy, Tim SAR Gunakan Perahu Rafting
Program ini di fokuskan untuk memperbaiki akurasi data penerima Bansos yang selama ini masih menjadi tantangan dalam penyaluran di berbagai daerah.
Pemerintah menilai validitas data menjadi kunci utama agar bantuan benar-benar di terima masyarakat yang membutuhkan.
Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Kemsos RI, Faisal mengatakan, pemerintah pusat memahami tingginya harapan masyarakat terhadap bantuan sosial.
Namun di sisi lain, masih di temukan persoalan ketidaktepatan sasaran akibat data yang belum sepenuhnya mutakhir.
“Kita memahami besarnya harapan masyarakat terhadap Bansos. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyalurannya yang sering tidak tepat sasaran. Karena itu, melalui kegiatan ini kita bersama-sama memperbaiki sistem agar setiap bantuan dapat tersalurkan dengan tepat,” katanya secara virtual.
Menurut Faisal, agen Perlinsos nantinya akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam melakukan pendataan langsung di lapangan. Kehadiran sistem digital di harapkan mampu mempercepat proses pembaruan data penerima bantuan secara real time.
“Kita ubah proses pendataan calon penerima bansos. Dan kepada seluruh peserta yang di tunjuk menjadi agen Perlinsos agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” tegas Dia.
Sekda Ciamis, Andang Firman Triyadi menyatakan, digitalisasi menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Khususnya pada sektor perlindungan sosial.
Ia menilai, bantuan sosial merupakan program yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemda terus berupaya melakukan evaluasi dan transformasi sistem pendataan agar lebih akurat dan akuntabel.
BACA JUGA:
Pemkab Ciamis Siapkan Perda Penanganan Miras dan Narkotika
“Bansos ini sangat sensitif. Sehingga perlu adanya evaluasi dan transformasi pendataan yang lebih akurat. Dengan begitu, bantuan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Andang menambahkan, kondisi sosial masyarakat yang terus berubah menuntut pemerintah memiliki sistem data yang cepat di perbarui dan terintegrasi.
“Digitalisasi saat ini sangat di butuhkan dalam tata kelola pemerintahan agar lebih terintegrasi. Kebijakan yang di ambil di harapkan berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Dia.
Pihaknya mengapresiasi atas kepercayaan Kemensos yang menjadikan Ciamis sebagai daerah perluasan program digitalisasi perlindungan sosial.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap kualitas penyaluran bantuan sosial semakin baik, transparan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.
(Mia)
 Republik Indonesia mendorong pembaruan sistem pendataan Bantuan Sosial (Bansos) melalui program Agen){kind=link}