BEKASI,FOKUSjabar.id: Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Program ini membidik secara khusus anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak jalanan, hingga anak-anak yang putus sekolah.
Plt. Bupati Bekasi menyampaikan kepastian tersebut usai mendampingi kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (18/5/2026).
Baca Juga: Modus Penipuan Haji Marak, Kemenhaj Bekasi Ingatkan Warga Tak Mudah Tergiur
Pemerintah daerah mengonfirmasi telah menyediakan lahan seluas 5,4 hektare untuk mendukung proyek tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab menggarap konstruksi fisik bangunan, sedangkan Pemkab Bekasi bertugas menyiapkan tanah serta infrastruktur pendukungnya.
“Kami dari pemerintah daerah menyiapkan lahan sekitar 5 hektare lebih. Kementerian PU melakukan pembangunannya, sedangkan daerah menyokong penyediaan tanah dan infrastruktur penunjangnya,” ujar Plt. Bupati Bekasi.
Tarik Kembali Anak Putus Sekolah
Sekolah Rakyat tidak hanya menampung peserta didik baru, tetapi juga membuka pintu lebar-lebar bagi anak-anak yang sempat putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan formal.
“Ada anak yang sudah berusia 13 tahun baru masuk SD karena sebelumnya putus sekolah. Kami akan menarik kembali anak-anak seperti itu agar mau bersekolah,” katanya.
Pemerintah menegaskan bahwa program ini memprioritaskan anak-anak dari kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2, yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data resmi pemerintah pusat.
Alokasi Kuota dan Progres Pendaftaran
Untuk tahap awal, Kabupaten Bekasi mendapatkan jatah kuota sebanyak 270 siswa. Pengelola akan membagi para siswa ke dalam sembilan rombongan belajar (rombel) dengan rincian sebagai berikut:
Pembagian Rombongan Belajar (Rombel):
- Jenjang SD: 90 Siswa (3 Rombel) — Pendaftar sementara: 10 calon siswa
- Jenjang SMP: 90 Siswa (3 Rombel) — Pendaftar sementara: 31 calon siswa
- Jenjang SMA: 90 Siswa (3 Rombel) — Pendaftar sementara: 80 calon siswa
Tim teknis saat ini masih membuka proses pendaftaran dan sedang melakukan verifikasi faktual di lapangan.
Plt. Bupati Bekasi mengucap syukur karena Kabupaten Bekasi terpilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan proyek prioritas nasional ini, selain proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Persiapan Matang Sejak April 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menjelaskan bahwa instansinya telah mencurahkan persiapan sejak April 2025. Persiapan matang ini mencakup penataan ruang, kajian lingkungan, amdalalin, sistem drainase, hingga perizinan teknis lainnya.
“Tugas kami berikutnya adalah menyiapkan dan menjaring calon siswa,” kata Alamsyah.
Untuk mendapatkan data yang akurat, Dinsos Kabupaten Bekasi menyandingkan data dasar dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial dengan verifikasi faktual bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Potensi Sasaran Program di Kabupaten Bekasi:
- Keluarga Desil 1 (Miskin): 38.180 Keluarga
- Keluarga Desil 2 (Miskin Ekstrem): 47.058 Keluarga
Alamsyah menegaskan bahwa negara menanggung seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat secara total sejak hari pertama masuk hingga kelulusan siswa.
“Pemerintah menggratiskan biaya dari awal masuk sampai lulus, bahkan kami juga menyiapkan seluruh fasilitas penunjang belajar siswa,” tegasnya.
Alamsyah mengakui petugas di lapangan masih menemui kendala berupa keengganan sebagian orang tua untuk melepas anak mereka bersekolah. Namun, Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus menggencarkan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa program ini bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus membangun karakter anak demi masa depan yang lebih baik.
(Jingga Sonjaya)
